by

DPRD Depok Gelar Paripurna Reses ke II

Rapat paripurna DPRD Depok.[Mur/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, DEPOK –  Mengacu Tata Tertib DPRD pasal 67 peraturan DPRD Kota Depok No 1 tahun 2014, DPRD Kota Depok gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil Reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok. 


Sidang paripurna dipimpin oleh HM Suparyono. Dalam sidang paripurna dihadiri para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, beserta seluruh unsur Forkompinda Kota Depok.

Dalam paripurna, Agustina Simanjuntak dari fraksi PDI Perjuangan memaparkan tentang banyaknya masukan terkait pelayanan publik yang belum maksimal seperti, E-KTP, Akta Kelahiran, dan KK. Demikian juga dengan RTLH yang perlu ditambah kuota. 

Mewakili fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari mengutarakan untuk pendataan KIS agar bisa lebih akurat. Sehingga penerimanya tidak salah sasaran. Mengenai peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan, drainase dan RTLH, perlu ada penambahan jumlah. Mengingat masih sangat diperlukan masyarakat.
Kesempatan itu, dari fraksi PKS, H.M Hafid Nazir menyampaikan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang utama dari masyarakat Depok. 

“Kegiatan jalan lingkungan, drainase dan peningkatan prasarana di dunia kesehatan dan pendidikan, serta penambahan armada sampah dan pengangkutan sampah ke TPA masih dipeelukan,” katanya.
Hasil reses juga diutarakan dari faksi PAN. Lamhudin Abdullah mengatakan pemkot Depok melalui dinas terkait agar mempercepat pembangunan fisik ditiap Kecamatan agar saat akhir tahun hasil pekerjaan bisa sesuai harapan masyarakat.

Fraksi Golkar melalui H Tajudin mengatakan agar program pembangunan yang berjalan dapat manfaat untuk masyarakat. Demikian juga pada program UMKM dan industri perumahan agar bisa diperhatikan lagi. Begitu juga RTLH serta Taman Kota dan Alun Alun.

Sementara itu dari fraksi Demokrat, M Taufik mengatakan fraksi Demokrat mengharapkan agar peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM. Pengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan insentif RT , RW serta pembangunan Alun Alun bisa jadi fokus program pembangunan.
Kesempatan yang sama, fraksi PPP, HM  Mazhab, mengatakan masih banyak pengembang apartemen dan perumahan yang belum menjalani kewajibannya dalam penyerahan aset fasos fasum. “Untuk itu, perangkat daerah perlu memperbaiki data base terhadap Fasos Fasum,” katanya.
Terkait itu, fraksi Restorasi Nurani Bangsa, melalui Slamet Riyadi berharap Pemkot Depok dapat meningkatkan kawasan industri kreatif di wilayah Bulak Timur, Kecamatan Cipayung. untuk ditata dengan baik dan rapih.
 “Sektor ini dapat mendongkrak PAD. Usaha mikro kecil menengah perlu ada pembinaan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dalam rangka untuk mensejahterakan Masyarakat” terangnya.
Agenda rapat Paripurna yang digelar di gedung dewan tampak dihadiri Wakil Ketua DPRD, Supariyono, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan Anggota DPRD, serta Forkompinda. (MUR)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

Rekomendasi Berita