by

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Pendapatan Perkapita Rakyat Anjlok

Waketum Gerindra, Arief Poyuono.[Dok.pribadi]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan bahwa
Gerindra memiliki visi misi yang antineolib dan anti kapitalis. Chemistry politik ini sangat berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo yang kebijakan ekonominya lebih pro asing dan neolib. “Ini tampak jelas saat Jokowi mengundang investor dan dalam hal Tenaga Kerja Asing.” Ujar Arief kepada radarindonesianews.com, Senin (9/1).
“Lihat saja yang pada akhirnya
mendegradasi tingkat kesejahteraan rakyat selama dua (2) tahun terakhir
di mana pendapatan per kapita masyarakat anjlok  hingga 400 US dollar,”
imbuh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.
Sementara
itu, sambung Arief Poyuono, kebijakan yang anti
kesejahteraan Rakyat juga dilakukan oleh Joko Widodo dengan menaikkan
harga BBM, pencabutan subsidi listrik 900 KWH, menaikan biaya STNK dan
BPKB. 
 
“Bahkan mungkin sebentar lagi tukang asongan dan warteg dipalak
pajak. Ini semua  akibat kalap dan ketakutan gagal proyek infrastruktur
5000 trilyunan yang baru pada tahap MoU semuanya dan dana tidak ada,”
jelasnya.
Sedangkan, isu mengenai 4 Kursi
tawaran memang belum ditawarkan ke Prabowo.”Saya hanya dikasi tau
orang dekat Joko Widodo kalau nanti Gerindra akan di kasih 4 Kursi,”
tukasnya.
“Prabowo pasti akan nolak dan tidak
mengizinkan Gerindra masuk kabinet. Karena Prabowo selalu mengatakan
nanti sistim Politik bisa berubah dari sistim demokrasi ke otoriter
kalau semua Partai ada di pemerintahan dan tidak ada kontrol dari
legislatif,” jelas Arief.
Pak
Prabowo menurutnya, selalu mengingatkan kader kadernya bahwa berjuang dan
membangun untuk negara dan bangsa tidak harus di pemerintahan, lewat
mana saja bisa, lewat parlemen,” ungkapnya.
Berjuang dan membangun bangsa lanjut Arie, bisa melalui aksi nyata yang sudah
dilakukan sayap sayap Gerindra seperti bantuan pengobatan dari KESIRA,
penguatan ekonomi rakyat dengan koperasi koperasi yang dikelola para
kader serta bantuan advokasi hukum pada rakyat dan buruh, tani serta nelayan yang haknya dirampas dan tidak mendapatkan keadilan selama ini.
“Terlebih
lagi kader Gerindra di bawah juga akan menolak keras Gerindra masuk
dalam Kabinet Joko Widodo – JK, karena para kader dan simpatisan Pak
Prabowo itu sampai hari ini memastikan kalau pemerintahan Joko Widodo –
JK tidak akan berhasil merealisasikan janji-janji kampanyenya,”
imbuhnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita