by

Endang Setyowati: Islam Menjadikan Penguasa Mumpuni dan Tak Korupsi

Endang Setyowati
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dalam sepekan ini media dipenuhi oleh berita tertangkapnya pimpinan salah satu ketua umum partai Islam dikarenakan korupsi. 

Seperti diberitakan oleh wartakotalive (17/3/2019) Romahurmuzy alias Romy menambah daftar politisi Indonesia dan ketua umum partai yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Sabtu (16/3/2019), KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap anggota DPR itu. Romahurmuziy menjadi Ketua Umum Partai kelima yang dijerat KPK.

Dalam kasus ini, Romy diduga sudah menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kementerian Agama di Jawa Timur.

Sebelumnya KPK menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto dianggap memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Dan masih banyak lagi para elite politik yang terjerat kasus korupsi. Beginilah jika kita hidup di dalam  sistem demokrasi, semua menghalalkan segala cara.Karena korupsi di dalam sistem demokrasi tumbuh subur bagai jamur yang tak kan pupus (pejabat negara terjerat korupsi secara berulang dan massif).

Semua terjadi karena adanya ideologi kapitalisme yang berasal dari akidah sekularisme (pemisahan agama dari negara).
Karena ideologi ini menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan cara untuk meraih tujuan.

Di dalam Islam, penerapan syariah Islam sebagai satu-satunya sistem hukum tunggal.
Karena syariah Islam sangat efektif untuk memberantas korupsi. Baik peran pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif).

Menurut KH Muhammad Shidiq al-Jawi secara preventif ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi, yaitu:

1. Rekrutmen SDM (Sumber Daya Manusia) aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas. Bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme.
Di dalam Islam , mereka yang menjadi aparatur peradilan wajib memenuhi kreteria kifayah (kapabilitas) dan kepribadian Islam (syakhsiyah islamiyah).
Rasulullah saw bersabda: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.” (HR al-Bukhari).

2. Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. 
Khalifah Umar bin Khathab selalu memberikan arahan dan nasihat kepada bawahannya.
Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari, “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok.”

3. Negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.
Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat. Rasulullah saw bersabda: “Siapa saja yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasulullah saw bersabda: “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR Ahmad).

4. Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara.
Khalifah Umar bin al Khathab ra pernah menghitung kekayaan para pejabat pada awal dan akhir jabatannya.

5. Adanya teladan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya, kalau memberi teladan yang buruk, dia juga akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.

6. Pengawasan oleh negara dan masyarakat. Khalifah Umar bin Khathab langsung di kritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham.
Pengkritik itu berkata, “Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar.”

Maka sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam. Jika memang terjadi korupsi , syariah Islam mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan reprensif yang tegas, yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman untuk koruptor masuk kategori ta’zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan, yaitu seperti nasihat atau teguran, sampai yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman sesuai kadar berat ringannya kejahatan.

Hanya dengan sistem Islam, akan menghasilkan penguasa yang mumpuni dan pasti berpihak kepada rakyat. Sebab ia hanya menjalankan syariah Islam yang sudah tetap.
Karena sistem Islam adalah solusi dari berbagai masalah, serta karakter syariah Islam adalah menyejahterakan seluruh rakyat. [Wallahu a’lam].


Peulis adalah anggota Taman Surga Community, Blitar.

Comment

Rekomendasi Berita