by

Etti Budiyanti: Alangkah Munafiknya Demokrasi

 Etti Budiyanti
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Euforia pesta demokrasi baru saja usai. Pesta demokrasi yang menelan biaya 26T Rupiah ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju perubahan hakiki.  Meski pemenang sejatinya belum dipastikan, tapi fakta di lapangan justru  mengungkapkan pemilu kali ini diwarnai keganjilan dan kecurangan. 
Banyak surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan. Hilangnya TPS di sejumlah tempat. Pelaksanaan pemilu yang molor hingga siang hari. Bahkan yang menarik lagi adalah apa yang diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa setidaknya ada ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS yang tidak netral. Terdapat pula KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Kecurangan dan keganjilan tidak saja terjadi di Ibu Kota Jakarta, tapi hampir merata di seluruh tanah air. 
Riayah kepada para petugas TPS pun sangat minim. Seperti dilansir oleh liputan6.com, Jember, 24/4/2019, seorang pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) desa Sruni, kecamatan Jenggawah, Jember, Dewi Luthfiatun mengalami keguguran saat proses pengawasan Pemilu 2019. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter menyatakan bahwa Dewi mengalami keguguran karena kelelahan.
Dilansir pula oleh liputan6.com, Banyuwangi, (18/4/2019), seorang saksi partai dalam Pemilu 2019 di Kabat, Banyuwangi, meninggal akibat kelelahan. 
Kisruh dan kurangnya riayah pemerintah terhadap proses Pemilu 2019 ini mengakibatkan rakyat tidak bisa berharap  bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan sekalipun hanya merubah rezim.
Sungguh ironis sekali, jargon demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan  untuk rakyat justru menyengsarakan rakyat bahkan menimbulkan hilangnya nyawa. Sampai hari Senin, 29 April 2019, dilansir oleh beberapa media online, tercatat 287 orang petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. 
Sejatinya, slogan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, meski tampak indah, dari awal sudah bermasalah dan dalam realita mudah diperalat. 
Mungkinkah seluruh rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum sehingga hukum benar-benar berasal dari kehendak rakyat? Kalau pun semua rakyat bisa ikut terlibat, mampukah dihasilkan undang-undang yang berkualitas? Contohnya, kalau rakyat merasa bahwa menanam ganja itu sesuatu yang normal dan mendatangkan banyak keuntungan, bisakah dibuat undang-undang yang melarang penanaman ganja tersebut? 
Atau bila dikaitkan dengan pemimpin pilihan rakyat, bisakah demokrasi mewujudkannya? Faktanya, calon sudah disediakan oleh parpol yang disponsori para investor politik.
Jika demikian, tidaklah salah bila ada yang menyimpulkan demokrasi itu munafik penuh kepura-puraan. Kepentingan rakyat tak lagi diutamakan, yang ada adalah kepentingan penguasa dan segelintir orang atau golongan tertentu. Kebebasan bersuara, berpendapat, menyampaikan aspirasi tak seindah konsepnya. Termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Faktanya, berbagai pelarangan, pembungkaman dan penindasan terjadi. Rakyat semakin menderita dengan ketidakadilan penguasa.
Sesungguhnya, adakah solusi untuk perubahan hakiki? Hanya ada satu solusi. Tinggalkan demokrasi yang penuh kemunafikan ini. Kembali saja kepada sistem Islam yang telah terbukti unggul selama berabad-abad lamanya. Sistem Khilafah ala Minhajjin Nubuwwah . Sistem buatan Allah Swt, pencipta manusia yang Maha Benar dan Maha Adil. 
Pemilu dalam Daulah Khilafah hanyalah salah satu uslub dalam pemilihan kholifah dan hukumnya mubah. Dalam sejarahnya  tak perlu biaya yang fantastik. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Wallahu a’lam bish showwab.[]
Penulis adalah: Member Akademi Menulis Kreatif dan Komunitas Muslimah Rindu Jannah

Comment

Rekomendasi Berita