Penulis: Rosi Ummu Aura | Muslimah Peduli Umat
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pernyataannya yang dikutip dari Beritasatu (9 April 2025), menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menampung ribuan warga Gaza yang menjadi korban konflik berkepanjangan dengan Israel. Ia menyebutkan, Indonesia akan mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi mereka, dengan estimasi sekitar 1.000 orang pada tahap awal.
“Jika pemerintah Palestina dan pihak terkait menghendaki evakuasi ke Indonesia, kami siap mengirim pesawat-pesawat untuk menjemput mereka,” ujar Prabowo.
Namun, rencana ini menimbulkan respons beragam. Pengamat geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan gejolak di dalam negeri, mengingat situasi sosial ekonomi Indonesia yang tengah bergolak. “Rencana tersebut berpotensi menimbulkan protes besar karena dianggap tidak sejalan dengan keresahan rakyat terhadap persoalan domestik,” kata Smith seperti dilansir BBC News (11 April 2025).
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa evakuasi ini justru memperkuat agenda Israel untuk mengosongkan wilayah Gaza dari warganya, sebuah strategi jangka panjang dalam proses pendudukan. Alih-alih memperjuangkan kedaulatan rakyat Palestina atas tanah mereka, evakuasi bisa menjadi bentuk penyesuaian terhadap tekanan politik global, termasuk dari Amerika Serikat yang baru-baru ini menaikkan tarif impor terhadap Indonesia.
Kebijakan ini mengilustrasikan dilema serius bagi negara yang belum sepenuhnya mandiri dalam kedaulatan politik dan ekonominya. Dalam konteks ini, muncul pandangan bahwa solusi jangka panjang atas krisis Palestina tidak cukup hanya dengan langkah-langkah kemanusiaan, tetapi membutuhkan pendekatan politik dan ideologis yang lebih fundamental.
Banyak kalangan menganggap bahwa upaya penyelesaian masalah Palestina tidak dapat dilepaskan dari peran negara-negara Muslim. Seruan untuk mengirim bantuan militer sebagai bentuk solidaritas dianggap lebih relevan ketimbang mengungsi dari tanah air sendiri. Dalam pandangan ini, evakuasi bukanlah solusi hakiki, melainkan bentuk kompromi terhadap penjajahan yang terus berlangsung.
Lebih lanjut, ada seruan untuk membangun kembali kekuatan politik dunia Islam yang mampu melindungi umat dan menegakkan keadilan internasional. Dalam kerangka ini, ide tentang persatuan umat Islam dunia di bawah satu bendera muncul sebagai tawaran solusi strategis dan ideologis untuk menghadapi dominasi kekuatan asing dan membela hak-hak umat Islam di manapun mereka berada.
Gerakan ini, menurut para pendukungnya, membutuhkan kepemimpinan partai politik ideologis yang istiqamah dalam perjuangan serta mampu memengaruhi arah kebijakan penguasa negeri-negeri Muslim agar mengambil sikap tegas dalam membela Palestina. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment