by

Menyedihkan Politik Kita Yang Kotor Dan Tumpulnya Hukum

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Indonesia sedang dirundung duka. Isu TKA asing yang menyita banyak perhatian, penistaan agama dan juga kisaran  Pilkada menjadi bari-baris berita yang menggelisahkan rasa.

Untunglah pihak imigrasi turun tangan untuk menangkapi pekerja gelap dengan paspor wisata sebagai taruhannya. Ini terungkap di beberapa daerah di Indonesia. Ini sangat meresahkan rakyat Indonesia di tengah sempitnya peluang kerja dan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Negara harus mementingkan kepentingan rakyat Indonesia dibanding rakyat negara asing. Bukan malah membiarkan membanjirnya tenaga kerja yang tidak jelas asal usulnya. Tidak perlu didebatkan persoalan jumlah TKA tersebut, terpenting adalah prioritas lapangan kerja bagi anak negeri. Ironis bukan? Saat rakyat menganggur dengan lapangan kerja yang sempit lalu kita buka kran TKA untuk menempati posisi pekerja?
Dari sisi hukum, Penistaan agama yang jelas menodai kebersamaan yang telah terjalin selama ini dalam bingkai toleransi, justeru ditangani setengah hati. Pemerintah tidak mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus yang sama sebelumnya. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan yang otoriter dan tirani. Hukum berada di atas segalanya dan semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum.
Penyelesaian kasus hukum khususnya menyangkut penistaan agama ini yang terlalu lamban mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat muslim. Ketidakpuasan ini bisa diungkapkan melalui aksi dan juga diskusi. Kesenjangan akibat lama waktu penyelesaian ini kemudian menambah rentetan peristiwa hukum yang semakin kabur sehingga topik utama persoalan hukum menjadi sebuah dagelan yang tidak berujung. 
FPI yang sedianya menjadi pembela kini malah menjadi tersangka. Ono opo iki? Hukum berputar dari penggugat menjadi tergugat. 
Semakin tidak jelas permainan politik dan hukum di negeri ini. Di tengah demo di Mabes Polri beberapa waktu lalu, ditemukan bendera merah putih yang dituliskan dengan kalimat lain. Siapa orang tersebut? Permainan kotor ini patut dicurigai dengan peristiwa – peristiwa yang mengitarinya. Peristiwa dan kepentingan politik yang sengaja dimainkan untuk sebuah kekuasaan.
Lihatlah cara-cara politik kotor yang juga menerpa Sylviana Murni, Cawagub AHY. Tiba-tiba saja, setelah hampir tiga tahun persoalan Bansos untuk pembangunan masjid Alfauz di kompleks Walikota Jakarta Pusat, baru diungkapkan sekarang, menjelang pilkada 2017. Mengapa tidak dilakukan pada saat beliau menjadi walikota? Ini pembunuhan karakter yang sangat jelas bertujuan menghantam reputasi pasangan cagub dan cawagub  yang sudah sangat kuat menuju kursi DKI 1. Bandingkan dengan kasus hukum BLBI, RS Sumber Waras dan Reklamasi yang sangat jelas itu. Kemana hukum kita?

Persoalan hukum dan mempidanakan kasus yang sudah melewati satu tahun sejak persoalan hukum itu berlangsung hanya menjadi isu sempit dan upaya yang sia-sia karena Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa.[GF]

Comment