by

Gelombang Yang Menerjang Dan Memusnahkan Paham Kewarganegaraan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pasca diterjang gelombang liberalisasi, demokratisasi dan hak-hak
individu pada era 80-an yang memuncak pada runtuhnya Presiden Soeharto
tahun 1998, kini kita sedang dihadapkan kembali pada ancaman estafet
gelombang berikutnya yang bertujuan memusnahkan paham citizenship
(kewarga negaraan).

Gelombang liberalisasi,
demokratisasi dan hak-hak individu dapat kita simpulkan telah mencapai
muara atau tahap finalisasinya, yang ditandai dengan masuknya norma dan
aturan individualisme dan liberalisme di dalam konstitusi dan praktek
penyelenggaraan negara kita. Selain itu, salah satu muara utama yang
dituju dari gelombang tersebut adalah pasar bebas ekonomi ASEAN yang
telah berlaku secara utuh pada akhir 2015.
Setelah
pondasi Individualisme dan liberalisme ditancapkan dengan sangat kokoh
di dalam konstitusi negara (NKRI) maupun konstitusi kawasan (ASEAN),
maka untuk memudahkan lalulintas penjajahan asing melalui instrumen
perdagangan dan investasi, pada tahap berikutnya kita harus bersedia
menerima nasib diterjang oleh gelombang yang akan menggulung dan
merampas hak istimewa kita sebagai warga negara Indonesia.
Pasar
bebas secara prinsip memang menganut paham kosmopolitanisme (warga
dunia), yaitu suatu paham yang menganggap seluruh manusia dari berbagai
suku dan ras di dunia sebagai satu warga tunggal (warga dunia). Paham
kosmopolitanisme tak mengenal warga negara dan batas negara.
Pandangan
kosmopolitanisme tersebut makin dipermudah oleh hadirnya revolusi
digital yang pada perkembangan berikutnya telah membentuk masyarakat
baru lintas negara yang disebut nitizen (warga internet) menggantikan
paham citizenship (kewarganegaraan).
Paham
citizenship (kewarganegaraan) dengan berbagai hak-hak istimewa yang
melekat di dalamnya adalah salah satu hambatan bagi kekuatan modal asing
yang berkehendak menguasai sebuah wilayah, tanah, air, udara dan sumber
daya alam yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, hak istimewa,
terutama hak kepemilikan (HM) atas tanah yang melekat pada setiap warga
negara Indonesia (WNI) harus dimusnahkan karena bertentangan dengan
hukum kesetaraan dan persaingan bebas.
“Kesetaraan
di bidang politik yang diusung dalam gelombang demokrasi yang datang
sebelumnya ternyata hanya “pintu masuk” untuk maksud menciptakan
kesetaraan dan persamaan hak dan kedudukan di bidang ekonomi antara WNI
dengan WNA. Setelah tercapainya kesamaan hak dan kedudukan di bidang
ekonomi antara WNI dengan WNA yang diusung pasar bebas, maka penjajahan
dan dominasi asing terhadap ekonomi dan politik bangsa kita dapat dengan
mudah dicapai”.
Sebetulnya praktek kebijakan
di bidang ekonomi, investasi dan agraria sepanjang era reformasi tidak
lagi mengenal perbedaan antara hak (right) dan kewajiban (obligation)
warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
Melalui
serangkaian UU, Kepres, Kepmen, Perda dan paket kebijakan di bidang
ekonomi dan investasi, paham citizenship yang mengenal perbedaan hak
antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA)
dimanipulasi dan secara perlahan  dimusnahkan.
Itulah
sebabnya sejak era reformasi, warga negara Indonesia justru makin
kehilangan hak kepemilikannya atas tanah, kandungannya dan bangunan yang
berdiri di atasnya. Di Jakarta, orang-orang Betawi terusir dan
bertempat tinggal di pinggiran kali, bernasib mirip kaum oborigin di
Australia yang dimusnahkan oleh kolonialis Inggris. Di Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi, warga negara Indonesia setempat hanya menjadi
kuli dari perkebunan milik investor asing, hampir mirip dengan keadaan
zaman VOC dulu.
“Tidak heran jika Bung Karno
dalam salah satu pidatonya pernah memperingatkan kepada kita tentang
nasib sebuah bangsa yang pernah mencoba berdiri menjadi bangsa
berdaulat, namun jatuh terplanting menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli
diantara bangsa-bangsa”.
Punahnya paham
citizenship tentang hak istimewa warga negara Indonesia, lantaran
sepanjang era reformasi kita terseret hanyut dan larut dalam gelombang
seknario asing. Kita hanya fokus pada perjuangan untuk menegakan
kemerdekaan dan persamaan hak-hak individu di bidang politik dan hukum.
Kita
lupa dan mengabaikan empat persoalan mendasar yang menjadi “benteng
non-fisik” untuk menangkal penetrasi ideologi dan budaya serta invasi
ekonomi dan politik kekuatan asing, yaitu masalah agraria (kepemilikan
atas tanah), imigrasi (pengawasan orang asing), serta masalah
kewarganegraan dan kependudukan (terkait hak dan kewajiban).
Terkait
masalah kewarganegaraan dan kependudukan, ada kecenderungan, baik oleh
pemerintah maupun DPR, dalam perumusan dan praktik kebijakan sengaja
mengabaikan dan mengaburkan pengertian tentang “warga negara” (citizen)
yang berbeda dengan pengertian tentang penduduk (resident). Seakan-akan
setiap penduduk yang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), walaupun warga
negara asing (WNA), mempunyai kesamaan hak dan kedudukan, terutama di
bidang ekonomi, dengan penduduk yang berstatus sebagai warga negara
Indonesia (WNI).
Di dalam Pasal 26 UUD
(amandemen) telah diuraikan tentang perbedaan pengertian antara Penduduk
dengan Warga Negara. Penduduk adalah setiap orang, baik WNA maupun WNI,
yang bertempat tinggal tetap atau sementara di dalam wilayah negara
Indonesia.
Sementara pengertian warga negara
menurut Pasal 26 UUD (amandemen) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara. Orang orang bangsa lain yang dimaksud misalkan peranakan
Belanda, Tionghoa dan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara
Republik Indonesia.
UUD hasil amandemen memang
telah menghapus azas Ius Sanguinis (asas keturunan) yang dianut oleh
UUD 1945 (rumusan BPUPKI 1945). Azas Ius Sanguinis yang juga dianut
negara seperti RRC adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
menurut darah dan keturunan dari orang tua yang bersangkutan.
Longgarnya
azas kewarganegaraan yang dianut oleh konstitusi UUD amandemen
menyebabkan setiap orang dapat dengan gampang menjadi warga negara
Indonesia, tentu untuk tujuan mendapatkan persamaan hak dan kedudukan
dalam memilik tanah dan menguasai udara dan kekayaan yang terkandung di
dalamnya.
Keadaan tersebut juga makin
diperparah oleh perumusan dan penerapan kebijakan, terutama kebijakan di
bidang ekonomi dan investasi asing, yang sering kali mengabaikan azas
nasionalitas yang menghendaki bahwa hanya warga negar Indonesia (WNI)
saja yang mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan tanah, air, udara
serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.
“Azas
nasionalitas menegaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja
yang mempunyai hak milik atas tanah, air, udara serta kekayaan yang
terkandungan di dalamnya. Jadi dalam konsep citizenship, tanah itu hanya
disediakan untuk warga negara dari negara yang bersangkutan”.
Warga
Negara Asing (WNA) dan atau Badan Hukum Asing (BHA) tidak
diperkenangkan mempunyai hak milik atas tanah, air, udara serta kekayaan
yang terkandung di dalamnya dengan status Hak Milik (HM). Warga Negara
Asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia atau Badan Hukum Asing (BHA)
yang memiliki perwakilan di Indonesia hanya diberi Hak Pakai (HP), Hak
Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Terkait
hubungan hukum, baik WNA maupun WNI dengan tanah, air, udara dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya telah diatur di dalam Undang-Undang
nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pasal 9 UUPA tersebut menyatakan bahwa  hanya warga negara Indonesia
sajalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan
ruang udara Indonesia. UUPA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP
No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU)
dan Hak Pakai (HP) atas tanah.
Walaupun dalam
kontrak karya pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang
dilakukan dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing hanya
diperkenankan dilakukan dengan azas Hak Pakai dan Hak Guna Usaha. Namun,
dengan jangka waktu kontrak Hak Pakai atau Hak Guna yang sangat
panjang, lebih dari 90 tahun dan dapat diperpanjang kembali, jelas
mengandung semangat Hak Milik.
Akibatnya, 
Menurut
data Salamuddin Daeng, keseluruhan wilayah Indonesia yang telah
dikuasai dan dikontrol oleh korporasi asing telah mencapai 178 juta
hektar. Padahal luas daratan Indonesia adalah 195 juta hektar.
Sangat
jelas masalah citizenship, bukan semata masalah administrasi
kependudukan terkait pendataan untuk menjadi hak pilih di saat Pemilu
semata. Masalah citizenship adalah masalah strategis yang terkait
langsung dengan eksistensi dan kelangsungan sebuah bangsa. Masalah
citizenship juga sangat strategis terkait ketahanan dan pertahanan
sebuah bangsa dalam membendung pengaruh ideologi, penetrasi budaya,
serta invasi ekonomi dan politik oleh kekuatan asing.
Masalah
citizenship sangat strategis terkait erat dengan kepemilikan terhadap
tanah, air, udara dan kekayaan yang terkandung di dalamnya oleh negara
dan warga negara Indonesia. Masalah citizenship juga masalah strategis
terkait penerapan demokrasi yang makin kabur dibajak oleh konsep nitizen
(warga internet).
Bisa dibayangkan, negara tak
lagi membuat putusan-putusannya berdasarkan pada konstitusi, UU dan
berbagai aturan turunannya, tapi berdasarkan pada opini publik yang
direkayasa melalui ribuan akun-akun anonim yang dikendalikan oleh
segelintir orang yang dibayar sebagai pekerja oleh pemodal. [bersambung]
Penulis: Haris Rusli

Comment

Rekomendasi Berita