by

Ginandjar Kartasasmita : Proyek-Proyek Tiongkok di Indonesia Semakin Menggelisahkan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dalam perjalanan di pesawat Garuda, saya
(Ginandjar Kartasasmita) melihat-lihat majalah The Economist terbitan
23 April 2016. Ada sebuah artikel yang menarik saya, ujarnya mengenai hubungan
Myanmar-Tiongkok.  Dalam artikel itu dibahas betapa hubungan Myanmar
dengan Tiongkok, dua negara yang berbatasan dan terkait dalam
tali-temali sejarah yang panjang, belakangan ini memasuki fase baru. Hal
itu terkait proses demokratisasi di Myanmar dengan kemenangan NLD yang
dipimpin Aung San Suu Kyi di pemilu lalu.
Tapi, yang utamanya menarik bagi saya,
lanjut Ginanjar, hubungan ekonomi kedua negara yang erat dalam masa pemerintahan para
jenderal di Myanmar itu ditandai makin kuatnya peran Tiongkok dalam
ekonomi Myanmar. Curahan investasi proyek-proyek infrastruktur skala
besar telah menimbulkan “kemarahan” yang dalam di kalangan masyarakat.
Ditulis di situ, betapa investasi Tiongkok yang datang dengan puluhan
ribu tenaga kerja telah membangkitkan kerisauan rakyat Myanmar, bahwa
negaranya akan berubah jadi sebuah provinsi Tiongkok.
Para jenderal pun mulai menyadari
dukungan ekonomi Tiongkok itu makin merupakan liability (beban). Maka,
pada 2012, Presiden Myanmar Jenderal Thein Sein mendadak membatalkan
proyek DAM besar Myitsone di hulu Sungai Irrawaddy. Beberapa proyek
besar lainnya juga dibatalkan, antara lain tambang tembaga dan proyek
kereta api yang menghubungkan Provinsi Yunan di Tiongkok ke Teluk
Bengal.
Saya tidak terlalu memikirkan tulisan
itu sampai beberapa hari lalu sewaktu mencuat masalah tenaga kerja
Tiongkok melakukan pengeboran tanah di lokasi TNI AU di Halim Perdana
Kusuma, Jakarta, yang mendapat tanggapan keras masyarakat.
Otomatis pikiran saya menghubungkan
keduanya. Rupanya ada pola yang sama dalam praktik kerja sama ekonomi
Tiongkok di Myanmar dan Indonesia. Sebelumnya juga kita mendengar betapa
besar kehadiran Tiongkok di sejumlah negara Afrika, dan bersama
proyek-proyek infrastrukturnya datang pula puluhan ribu tenaga kerjanya,
bahkan karena situasi di sana tak aman disertai dengan aparat
militernya.
Saya tergugah menulis opini ini karena
mengalami sendiri masalah tenaga kerja Tiongkok ini. Kurang lebih 30
tahun lalu, dalam sebuah proyek di Banten, datang ratusan pekerja
Tiongkok. Sebagian besar mereka adalah pekerja konstruksi bangunan,
bahkan ada juru masaknya. Kami, pemerintah waktu itu, memulangkan
pekerja-pekerja itu dan meminta investor memakai tenaga-tenaga Indonesia
untuk pekerjaan yang dapat kita lakukan sendiri.
Belakangan ini proyek-proyek Tiongkok
makin banyak di Indonesia. Saya kira itu tak masalah. Tapi, setelah
pensiun, saya juga tak tahu apakah pola yang terjadi di Myanmar, di
Afrika, dan yang coba diterapkan di Indonesia 30 tahun itu masih
berjalan dalam masa pasca reformasi sekarang.
Berita belakangan ini menunjukkan bahwa
pola itu masih berjalan, bahkan mungkin cukup intens. Kalau saja tidak
tertangkap basah oleh petugas keamanan TNI AU, mungkin tidak pernah ada
orang yang tahu atau yang tahu tetapi tidak peduli.
Menggelisahkan
Dalam kasus ini sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menggelisahkan. Pertama,
tenaga kerja Tiongkok melakukan pekerjaan yang sangat sederhana,
pengeboran tanah untuk mengambil cuplikan. Untuk pekerjaan tersebut kita
pasti mampu.
Dengan proyek kereta api cepat, ada
tanda-tanda akan datangnya ribuan pekerja asing, yang akan melakukan
pekerjaan yang sudah bisa kita kerjakan sendiri. Seharusnya
proyek-proyek pembangunan, siapa pun investornya dan dari mana pun
dananya, diwajibkan menggunakan tenaga kerja sendiri. Pihak investor
cukup mendatangkan penyedia bila ahli-ahli di Indonesia tak ada atau
masih kurang.
Investor-investor besar dari dunia
Barat, termasuk Jepang, tidak pernah mengirim tenaga-tenaga dengan
keterampilan rendahan karena biayanya memang lebih mahal. Sementara
Tiongkok, karena mereka kebanyakan penduduk dan ongkos buruh rendah,
proyek-proyek itu datang disertai tenaga kerja.
Sungguh ironis manakala kita masih
mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri (TKI), di Indonesia lapangan
kerja kita justru diisi orang lain. Dari angka resmi tenaga kerja
Tiongkok pada 2015 tercatat sekitar 12.800 orang atau 23 persen dari
total tenaga kerja asing. Ini jumlah tertinggi tenaga kerja asing, jauh
dibandingkan Korea dan Jepang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah
angka tak resmi atau yang datang tidak secara sah diperkirakan berlipat
kali. Angka di atas kelihatannya hanya puncak dari gunung es yang jauh
lebih besar.
Kedua, masalah keamanan. Bagi
negara mana pun kedaulatan dan keselamatan negara adalah kepentingan
nomor satu. Tak masuk akal bahwa orang asing boleh melakukan kegiatan di
wilayah militer; di negara mana pun tak mungkin. Di Tiongkok pun mereka
tak akan membolehkan hal itu.
Tidak masuk akal mereka tidak tahu
kegiatan itu berlangsung di wilayah militer karena ada pemandu
orang-orang Indonesia; orang Indonesia mana yang tidak tahu Halim adalah
wilayah angkatan udara.
Seseorang tidak perlu dianggap
xenophobia dan penganut teori konspirasi jika punya kecurigaan adanya
motif lain di belakang kejadian itu. Apalagi jika dilihat betapa
agresifnya Tiongkok memasuki wilayah-wilayah di Laut Tiongkok Selatan
yang juga diakui oleh negara-negara ASEAN. Mereka mengirim armada dan
membangun pangkalan di pulau-pulau yang masih dalam sengketa. Saya kira
kita bisa membaca sikap Tiongkok yang agresif itu dengan gerakan
Presiden Xi Jinping yang kembali kepada ideologi politik komunis garis
keras, yang juga diberitakan dalam majalah The Economist edisi yang
sama.
Dalam sejarahnya, Tiongkok memang sangat
ekspansif dan agresif. Tentu saja ini sesuatu yang wajar bagi negara
yang demikian besar dan dengan sejarah peradaban yang panjang. Kita juga
telah mengalami serangan Tiongkok yang mencoba menempatkan wilayah kita
dalam hegemoni dan menjadi vassal-nya. Saya ingat belajar sejarah, pada
abad XIII, Kublai Khan mengirim 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan
lautnya untuk menaklukkan Singosari. Tapi usaha itu dapat digagalkan
oleh Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Majapahit.
Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
Ketiga, siapa yang bertanggung
jawab? Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang
sungguh menyedihkan adalah respons dari pejabat yang mensponsori proyek
kereta api cepat ini. Tanggapan pertama yang kita dengar adalah telah
terjadi kesalahpahaman, bukan kesalahan. Tidak ada sama sekali pengakuan
bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam dua hal di atas, yaitu
didatangkannya orang-orang asing melakukan pekerjaan sederhana dan,
kedua, melakukan kegiatan di wilayah militer.
Saya menulis artikel ini tak lain untuk
mengingatkan kita semua, terutama mereka yang sedang memikul amanah
mengurus bangsa ini, agar lebih peka, lebih peduli, dan lebih punya rasa
tanggung jawab. ****
Penulis: Marsekal (Purn) Ginandjar Kartasasmita, Mantan Menko Ekonomi dan penulis Buku Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. [Lapan6]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 13 =

Rekomendasi Berita