by

Hanura Hasil Munaslub Akan Gugat Pembuat Berita Permohonan Fiktif Positif Adalah Hoax

Foto/Harto/radarindonesianews.com
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  – Perkara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) Jakarta, cukup menyita perhatian masyarakat. Persoalan tersebut dipicu adanya pemberitaan putusan perkara yang tendesius, menyesatkan bahkan membangun kebohongan publik, menimbulkan keresahan bagi para kader dan simpatisan Partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecok dengan fakta yang sebenarnya.
Hal itu dikatakan H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Kuasa Hukum DPP Partai Hanura hasil Munaslub-II 2018 dalam jumpa pers terkait dengan putusan PTUN Jakarta tentang permohonan fiktif positif tanggal 17 Mei 2018 yang menimbulkan kesalahpahaman dan salah persepsi media, di Kantor Advokat Adi Warman, Grand Slipi Tower Jakarta,.Jumat.(18/5/2018)
“Saya ingin menyampaikan terkait berita hoax terhadap perkara partai Hanura yang sangat menyesatkan. Kami telah membaca beberapa media online dan cetak, ada berita-berita hoax yang perlu kami luruskan yaitu bahwa DPP partai Hanura hasil Munaslub-II mengajukan dua perkara ke PTUN.” Ujar Adi Warman.
Perkara tersebut tambah Adi Warman, yaitu perkara gugatan dengan objek sengketa SK-01 kepengurusan OSO dan Herry Luntung dimana Penggugat adalah DPP partai Hanura yang dipimpin oleh Daryatmo-Sarifuddin Sudding dan tergugat I Menkumham serta tergugat II OSO-Herry Luntung. Perkara tersebut dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.
Terkait permohonan fiktif positif yang telah digoreng di beberapa media yang seakan dengan gugatan, lanjut Adi, objek sengketanya berbeda yaitu permohonan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 9 Januari 2018, membuat surat kepada menteri namun tidak menjawab. 
Menurut hukum berdasarkan UU Administrasi Negara maka boleh mengajukan permohonan fiktif positif kepada PTUN. Perlu diketahui dalam hal ini bahwa pihaknya hanya Menkumham sebagai termohon, tidak ada pihak yang lain, tidak ada intervensi atau tidak ada pihak OSO-HERRY di sana. 
“Jadi kalau ini digoreng oleh pihak ketiga, ini sangat luar biasa. Dalam perkara ini tidak disebut gugatan tetapi hanya permohonan karena tidak ada sengketa.” Tegas Adi Warman.
Penjelasan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan perkara Fiktif Positif ini, Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa Pokok Perkara, Subtansi dan Materi Permohonan Pemohon, sehingga menimbulkan pemberitaan yang beredar sengaja digoreng oleh pihak ketiga terkait dengan putusan perkara “a quo” 
Adalah berita yang sesat dan merupakan kebohongan publik dengan maksud untuk meresahkan para kader dan simpatisan Partai Hanura dan masyarakat dapat terkecoh dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Adi Warman selanjutnya mengatakan bahwa akan membuat laporan berita hoax yang digulirkan. Namun karena masih dalam bulan puasa sehingga laporan untuk sementara dibatalkan.(hrt)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + thirteen =

Rekomendasi Berita