 |
| Bambang Widodo Umar, Pengamat kepolisian |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar
mengakui kalau proses pergantian Kapolri sejak era reformasi selalu
gaduh. Apalagi setelah keluar dari ABRI, polisi langsung ditempatkan di
bawah presiden.
mengakui kalau proses pergantian Kapolri sejak era reformasi selalu
gaduh. Apalagi setelah keluar dari ABRI, polisi langsung ditempatkan di
bawah presiden.
Dalam menetapkan seseorang menjadi Kapolri, menurut Bambang presiden
pun harus minta persetujuan DPR. “Di sinilah mulai terjadi kegaduhan,”
kata Bambang dihubungi wartawan, Minggu (12/6).
pun harus minta persetujuan DPR. “Di sinilah mulai terjadi kegaduhan,”
kata Bambang dihubungi wartawan, Minggu (12/6).
Dikatakan bahwa proses itu (penetapan calon Kapolri), sebenarnya bisa
dihilangkan dengan kembali ke Wanjakti dan presiden tinggal menetapkan
saja.
dihilangkan dengan kembali ke Wanjakti dan presiden tinggal menetapkan
saja.
“Toh Wanjakti yang mengetahui rekam jejak calonnya,” ucap Bambang. (Aldo)
Comment