by

Indonesia, Belajarlah Dari Sri Lanka

-Berita-14 views

 

 

 

Oleh : Vindy W. Maramis, S.S, Pegiat Literasi dan Kontributor Opini Islam

__________

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berita tentang bangkrutnya negara Sri Lanka diakibatkan kegagalan pemerintah negara tersebut dalam melunasi utang luar negeri menjadi buah bibir di seluruh dunia.

Bangkrutnya negara di Asia Selatan itu, seperti dikutip kompas.com (15/4)22) adalah akibat covid 19 dan krisis ekonomi berkepanjangan. Sri Lanka dihadapkan pada masalah gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau setara dengan Rp 729 triliun (asumsi kurs Rp 14.300). Kementerian Keuangan Sri Lanka menyatakan negara tersebut telah gagal dalam membayar semua utang luar negeri, termasuk pinjaman dari pemerintah asing serta dana talangan IMF.

Hadirnya lembaga IMF ini seperti black hole (lingkaran hitam) yang mampu menenggelamkan negara-negara anggotanya pada kebangkrutan seperti yang pernah terjadi pada Argentina, Venezuela, Ekuador, Zimbabwe dan yang terakhir Sri Lanka.

IFM akan menjerat negara-negara anggotanya melalui pinjaman luar negeri dengan bunga pinjaman. Semakin besar pinjaman maka akan semakin besar pula bunganya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia dengan utang luar negeri yang mencapai Rp 7.014,58 triliun (data per 28 Februari lalu)?

Dalam hal ini, tentu para pakar ekonomi dalam negeri telah banyak memberi suara dan masukan pada pemerintah dalam hitung-hitungan ekonomi. Kita perlu melihat apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dari sistem ekonomi saat ini.

Indonesia sendiri masih ketergantungan akan utang luar negeri pada IMF. Setiap tahun utang luar negeri Indonesia terus bertambah dengan range 1.000 triliunan sejak tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia, namun bukan berarti keadaan ini tidak berbahaya. Justru sikap penyepelean seperti ini bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi bagi ekonomi Indonesia ke depan.

Kolapsnya keuangan Sri Lanka harusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia yang mengadopsi sistem kapitalisme, sekaligus menjadi contoh konkret atas buruknya sistem tersebut. Sudah kita ketahui bahwa legitimasi sistem kapitalisme ini adalah materi, untung dan rugi.

Negara-negara yang mengadopsi sistem kapitalisme ini, tak terkecuali Indonesia, akan dijadikan budak ekonomi oleh IMF (International Monetary Fund) yang berafiliasi dengan PBB besutan Amerika Serikat yang juga merupakan negara pengusung sistem kapitalis.

Sistem kapitalisme inilah yang menjadi pagar bagi negara pengusungnya agar tetap eksis dan kaya. Padahal negara-negara barat tak memiliki sumber daya alam yang potensial dibanding negara-negara kecil dan berkembang, seperti Indonesia dengan sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak, gas, emas, dan lainnya.

Lihat saja efek dari menumpuknya utang luar negeri, sudah berapa banyak korporasi asing yang menguasai sektor-sektor vital sumber daya alam di Indonesia? Tak terhitung. Bahkan BMUN sekalipun tak mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara mandiri, semua ada campur tangan dari ‘luar’.
Semakin sering dan banyak kita berutang maka semakin mudah negeri ini diintervensi oleh pihak luar. Hampir tak punya power untuk sekedar menolak apalagi melawan.

Jika saja Indonesia mau berkaca pada negara-negara yang bangkrut akibat pinjaman kepada IMF, maka barangkali sudah saatnya berhenti dan mulai melihat opsi lain yang lebih relevan, yakni sistem Islam.

Mungkin sebagian masyarakat masih bingung, mengapa Islam bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Itu karena Islam bukanlah sekedar agama ritual tetapi juga sebuah ideologi. Dalam Islam, Allah telah menetapkan aturan hidup yang komprehensif yang tetap dan terus relevan hingga akhir zaman.

Itu semua tertuang dalam syariat Islam. Apabila Syariat Islam ini diterapkan dalam sebuah negara, maka negara tersebut disebut dengan Pemerintahan Islam. Dalam Sistem Islam, tentu ada juga perbendaharaan negara atau saat ini disebut dengan APBN. Namun dalam islam, APBN disebut dengan Baitul Mal.

Baitul Mal ini memiliki pos-pos pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan akan diperoleh dari zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kafarat, dan wakaf. Sedangkan pengeluaran akan diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin dan warga negara dalam pemerintahan Islam sekalipun ia non-muslim.

Sehingga, utang bukanlah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan kas negara. Bahkan, dalam pemerintahan Islam tak ada namanya utang kepada negara luar apalagi dengan menggunakan syarat ribawi. Jelas ini suatu perkara yang haram.

Lalu, apakah dengan pos-pos pemasukan tadi dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan negara? Tentu belum cukup, maka dalam pemerintahan Islam ada pula sistem ekonomi yang berbeda dari sistem manapun di dunia.

Yakni dengan mekanisme 3 (tiga) kepemilikan yaitu:

Pertama, kepemilikan individu (private property) yaitu berupa kekayaan, tanah dan bangunan pribadi.

Setiap individu boleh memiliki kekayaan, bangunan, dan tanah yang dapat dikelola sendiri, namun bila tanah yang dimiliki tidak dapat dikelola secara mandiri, negara memerintahkan untuk diberikan kepada yang sanggup untuk mengelola tanah tersebut. Sehingga tidak akan terjadi sengketa tanah, karena negara telah menetapkan regulasi yang sesuai dengan syariah.

Kedua, kepemilikan umum (public property) yaitu fasilitas umum seperti transportasi umum, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan Sumber Daya Alam (SDA) berupa tanah/padang (tambang, ladang, hutan dan sebagainya), air (sungai, laut, dan sebagainya), dan api (batu bara). Hal ini bersandar pada firman Allah yang artinya, “Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi.” (QS. Al-Jatsiyat:13).

Terdapat pula dalam hadis Rasulullah yaitu, Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

“Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Syariat Islam telah mengamanahkan ketiganya untuk dikelola negara dengan melibatkan masyarakat sehingga akan tercipta lapangan kerja dan hasilnya harus disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kepemilikan Umum ini juga tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada perorangan, swasta apalagi pihak asing.

Ketiga, kepemilikan negara (state property) yaitu harta yang merupakan hak seluruh masyarakat, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Harta negara ini terakumulasi dalam APBN atau dalam istilah syariah disebut Baitul Mal seperti yang telah dijelaskan di atas.

Maka dengan mekanisme seperti ini akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat karena sumber daya alam dikelola secara mandiri serta hasil dan manfaatnya diberikan kepada rakyat. Dengan begitu tak ada alasan bagi negara untuk melakukan pinjaman sana sini. Allahua’lam bishshawab.[]

Comment