by

Isna Yuli Kurniawati, S.Pd*: Haru Pemilu Membawa Malu

Isna Yuli, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Banyaknya kasus dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri dinilai menjadi pertanda bahwa lembaga penyelenggara Pemilu perlu evaluasi secara mendalam. Mulai dari adanya surat suara yang telah tercoblos, banyaknya DPT yang tak menerima undangan, terbatasnya waktu dan tempat pemungutan suara serta seabreg permasalahan lain dikeluhkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Permasalahan ini menjadi serius karena ternyata bukan hanya terjadi di satu Negara saja, sebut saja Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, Hongkong, Australia, Arab Saudi.
Semrawutnya pemilu luar negeri kali ini bisa dianalisis sebagai berikut: Pertama, besarnya antusiasme WNI di luar negeri menjadi salah satu sebab membludaknya antrian Pemilu. Meskipun mereka tak berada dinegaranya sendiri, namun di tahun ini keinginan perubahan terhadap Indonesia yang mereka cintai amatlah besar. Mereka yang selama ini tidak menghiraukan pemilu, kali ini hampir semua WNI yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka rela antri berjam-jam hanya demi menyalurkan hak suara mereka. Namun karena banyaknya suara yang tak terwadahi dengan baik, mereka kecewa terhadap pihak penyelenggara pemilu, bahkan tak sedikit daerah yang melakukan pengulangan.
Kedua, profesionalitas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) perlu dievaluasi. Sebab, sedikit banyaknya WNI yang berada di luar negeri seharusnya diketahui oleh PPLN dan disikapi secara professional bagaimana mengantisipasi dan mengkondisikan keadaan. Data WNI pastinya selalu terupdate di setiap kedutaan luar negeri. Disisi lain logistik yang dibangga-banggakan oleh KPU juga banyak disorot oleh WNI di luar negeri. Seakan martabat Negara Indonesia diwakili oleh kotak kardus sebagai kotak suara. Meski dilengkapi dengan gembok dan segel, namun hal ini dirasa sangat merendahkan status pesta demokrasi Indonesia. Sehingga ada beberapa Negara yang mengganti kotak kardus dengan kotak akrilik. Selain itu jumlah kertas suara yang minim membuat banyak WNI tak bisa mengikuti pemilihan. 
Ketiga, adanya kecurangan ataupun penghambatan WNI dalam memberikan hak konstitusionalnya semakin memperburuk citra PPLN khususnya dan pemerintah Indonesia secara umum. Netralitas KPU pantas dipertanyakan, karena dari sekian kecurangan dan keamburadulan penyelenggaraan pemilu Luar negeri, semua itu hanya disikapi dengan dingin oleh Panwaslu. 
Dari beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu, mereka meyakinkan masyarakat bahwa pemilu luar negeri aman dan terkendali. Namun kenyataannya masyarakat sudah melek politik, ditambah kecanggihan teknologi yang semakin dekat dalam genggaman, membelalakkan semua mata bahwa ada yang tak beres dengan pemilu kali ini.
Pemilu luar negeri layaknya hajatan kita di rumah tetangga. Berbagai kesalahan dalam negeri bisa saja diredam dan menjadi urusan internal Negara. Namun, penyelenggaraan hajatan akbar di negri tetangga yang tidak dipersiapkan secara profesional menjadikan WNI kita merasa malu dan mempermalukan wajah Indonesia dimata asing. Pasalnya, carut marut pemilu tidak hanya terjadi di luar negeri. 
Di dalam negeri sendiri pada hari ini (17/4) banyak beredar di media sosial kecurangan demi kecurangan terutama pada kertas suara capres cawapres. Ditambah lagi dengan distribusi logistik yang banyak menuai kendala, membuat sebagian wilayah pedalaman belum bisa melakukan pemilihan hari ini.
Kondisi pemilu yang tak lagi kondusif seolah menyiratkan satu pesan, kekuatan penantang jauh melebihi petahana, parahnya hingga injury time petahana tidak mampu mendongkrak elektabilitas. Banyaknya kecurangan yang dilakukan pendukung petahana disinyalir adalah cara terakhir yang bisa dilakukan untuk meraih suara kembali.[]
*Woman Movement Institute

Comment

Rekomendasi Berita