by

Ita Wahyuni, S. Pd.I: PPD Prioritaskan Pembangunan Pertanian di Kukar?

Ita Wahyuni, S. Pd.I
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil
meraih peringkat
terbaik I dalam penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut merupakan penilaian
dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
(Bappeda.kutaikartanegarakab.go.id, 10/04/2019).
Tujuan adanya PPD ini agar mendorong setiap daerah
(Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyiapkan dok
umen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat
dilaksanakan dan
menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
Sekedar informasi, penghargaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori Kabupaten dan kategori Kota, untuk kategori
Kabupaten
peringkat
1. Kutai Kartanegara, 2. Kutai Timur, 3. Berau, sedangkan
kategori Kota, peringkat 1. Balikpapan, 2. Samarinda, 3.
Bontang.
Adapun terkait RKPD Provinsi
Kalimantan Timur 2020
, ada beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunannya. Pertama,
infrastruktur jalan. Pemkab Kukar akan mem
prioritaskan jalan Provinsi yang kondisinya rusak dan tidak
layak di wilayah Kukar agar segera dibangun dan diperbaiki, demi keselamatan
dan kesejahteraan masyarakat
.
Kedua, untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi terbarukan sebagai
penopang perekonomian masyarakat,
maka ditetapkan pertanian dan pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan
ekonomi jangka panjan
g.
Menarik untuk dibahas ketika
sektor pertanian dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Sebagaimana
yang diketahui kebutuhan pokok Kaltim saat ini masih kurang. Sehingga
perlu adanya peningkatan dibidang pertanian. Dan Kukar khususnya di
kecamatan Tenggarong Seberang merupakan salah satu daerah penghasil padi sawah
terbesar bagi Kaltim.
Tenggarong Seberang merupakan daerah yang posisinya terletak di antara ibukota
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Tenggarong dengan ibukota
Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
Kecamatan ini memiliki luas wilayah mencapai 437
km2 yang dibagi dalam 17
desa dengan
jumlah penduduk mencapai 44.605 jiwa (2008).
Wilayah ini juga merupakan sentra produksi pangan bagi Kaltim dengan beroperasinya RPU (Rice
Processing Unit
) Kutai Kartanegara
, yakni pusat penggilingan padi
skala besar yang mampu menghasilkan 5 ton beras per jam dalam bentuk kemasan
dan dipasarkan dengan merk Gerbang Dayaku.
Namun kini, lahan pertanian
yang ada di daerah tersebut semakin berkurang seiring berkembangnya sektor
pertambangan terutama batu bara. Dengan banyaknya tambang batu bara, maka
semakin banyak pula lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan batu
bara. Akhirnya berdampak pada kurangnya hasil produksi padi dan penghasilan
para petani.
Lihatlah yang terjadi di
desa Mulawarman kecamatan Tenggarong Seberang. Pada tahun 1997,
desa Mulawarman menjadi lumbung padi di
Kukar
. Tetapi, masa keemasan sebagai desa agraris perlahan sirna
mulai tahun 2003
sejak diteror terus oleh perusahaan
tambang batu bara.
Ratusan hektare lahan persawahan milik warga sudah
beralih fungsi menjadi areal pertambangan emas hitam

(Antaranews.com, 20/04/2017).
Inilah
sekelumit permasalahan yang terjadi disektor pertanian. Permasalahan inipun
terus mengakar karena sistem Kapitalisme yang diterapkan. Pemerintahan
Kapitalisme telah menjadikan lahan pertanian dijajah habis-habisan oleh
pertambangan batu bara. Adapun para penguasa justru terus mengobral emas hitam
tersebut kepada para pengusaha baik lokal maupun swasta dan
lebih berpihak pada
ekspansi lahan pertambangan ketimbang penguatan lahan pangan produktif.
Fakta ini sekaligus
menunjukkan bahwa sistem Kapitalisme telah sukses menjadi aktor perusak sumber
kekayaan alam. Hal ini disebabkan
sumber daya alam yang
melimpah dan strategis
dijadikan sebagai
kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta
atau asing. Pada akhirnya turut mengancam lahan pertanian yang
merupakan sumber primer perekonomian di Kukar.  
Oleh karena itu, semakin jelas bahwa sistem Kapitalisme
telah menggerus sumber daya alam termasuk sektor pertanian yang ada tanpa
memperhatikan kerusakan yang berantai. Ketika bidang pertanian ini menjadi
prioritas dalam pembangunan guna menuwujudkan kesejahteraan masyarakatnya, maka
Pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan yang telah ditimbulkan oleh
sistem yang rusak ini. Dan cara penyelesaian tersebut tentu tidak terlepas dari
sistem Islam yang memiliki pengaturan yang shahih tentang pengelolaan
pertanian.
Allah SWT berfirman:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
Kami
telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala
sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah
diri
(TQS an-Nahl: 89).
Selain itu, agar permasalah pertanian dan pertambangan
tidak terjadi berulang, maka pemerintah juga wajib mengelola tambang batu bara
sesuai syariat Islam. Di mana, pengelolaan tersebut harus berada ditangan
negara demi kesejahteraan rakyatnya dan haram ketika diserahkan kepada pihak
swasta. Terkait pelaksanaan pertambangan juga harus
berdasarkan
proses dan mekanisme yang ditentukan

dan wajib menghidari berbagai kerusakan.
Wallahu
a’lam bish shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita