 |
| Jasli La Jate |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bak jamur tumbuh di musim penghujan. Begitulah pribahasa yang cocok untuk menggambarkan korupsi di negeri ini. Semuanya tumbuh subur. Mulai dari level up sampai level down. Kali ini dari kader kubu parpol petahana, partai moncong merah, PDI Perjuangan, Supian Hadi Bupati Kota Waringin Timur.
Dilansir oleh Jawapos.com, 15/2/2019, Supian Hadi diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan yaitu PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM).
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah.
Laode menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus Supian Hadi disebut bisa dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti e-KTP (Rp 2,3 Triliun) dan BLBI (Rp 4,58 Triliun).
Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp 9,94 miliar). Yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.
Demokrasi Akar Masalah
Inilah buah dari demokrasi. Dengan sistem politiknya yang begitu mahal membuat orang berusaha untuk mengembalikan modal. Akibatnya ketika menjabat bukan untuk mengurusi rakyat tapi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
Selain itu karena kurangnya ketaqwaan dan kesalehan individu, membuat orang ketika ada kesempatan, digunakan dengan sebaik mungkin. Tidak ada ketakutan bahwa apa yang diperbuatnya diawasi dan akan diminta pertanggungjawaban.
Begitulah hasil sekularisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Menganggap agama hanya ada di bilik-bilik masjid. Perkantoran dan semua tempat umum lainnya dianggap tabu jika berbicara tentang agama. Akibatnya, dialam demokrasi korupsi semakin subur. Setiap tahunnya bukan berkurang tapi sebaliknya semakin bertambah.
Ditambah dengan sistem hukumnya yang tidak membuat efek jera. Akhirnya para pejabat tidak takut dan bahkan berbondong-bondong untuk melakukan hal yang haram ini seperti beberapa bulan lalu. Jika pun di penjara maka penjaranya bagai hotel berbintang. Lengkap dengan segala fasilitasnya. Tidak ada yang mencerminkan sebagai penjara. Inilah mengapa korupsi tak bisa diberantas dengan tuntas di negeri ini.
Islam: Solusi Menuntaskan Korupsi
Islam adalah agama sekaligus ideologi. Mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari seputar masalah manusia dengan Allah seperti ibadah dan aqidah. Seputar masalah manusia dengan dirinya sendiri seperti makanan, pakaian dan akhlak. Sampai mengatur masalah manusia dengan sesamanya. seperti ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan sanksi.
Korupsi di negeri ini subur karena di antara yang paling dominan ialah mahalnya biaya politik dan ketakwaan individu sangat kurang serta hukum yang tidak membuat efek jera. Dalam Islam, untuk menjadi pejabat negara itu tidak membutuhkan uang banyak seperti hari ini. Menjadi pejabat bukan sesuatu hal yang harus dikejar dan dibanggakan. Sebaliknya banyak yang diamanahi langsung untuk menjadi pejabat. Namun banyak yang menolak karena mengingat akan pertanggungjawaban seorang pemimpin yang begitu besar. Sehingga kasus korupsi dan semisalnya tidak akan dijumpai.
Jika pun ada maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan syariat. Dan ini tidak tebang pilih. Rasulullah mencontohkan, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian maka silakan potong tangannya. Ini memandangan bahwa dalam Islam, semua dimata hukum sama. Jika melakukan pelanggaran maka harus diberikan hukuman.
Sempurnanya Islam, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan masalah baru. Kasus korupsi yang terus subur dalam pandangan Islam termasuk kategori pencurian. Dan ini harus dikenakan sanksi potong tangan. Apalagi sudah kena batas perhitungannya.
Maka jika negeri ini mau bebas dari korupsi maka Islam sebagai solusi harus diterapkan. Diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa tidak. Semua itu harus diterapkan dalam institusi Islam itu sendiri yaitu sistem pemerintahan Islam mengikuti manhaj kenabian.Wallahu ‘alam bishawab.[]
Penulis adalah anggota Akademi Menulis Kreatif, Maluku
Comment