Jokowi dan PDIP Ingin Berkuasa Di Masa Depan Dengan Kekuatan Masa Lalu

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Disahkannya undang undang Pemilu di DPR beberapa saat lalu mengenai Presidential Threeshold (PT) 20% menimbulkan polemik, padahal kemuka Arifin Nur Cahyono dimana sesuai dengan putusan MK bernomor 14/PUU-XI/2013, Pileg dan Pilpres diadakan serentak, kemudian menurut Arifin Nur Cahyono, mewakili masyarakat pada umumnya, yang juga pengamat politik berpandangan,”Mengenai PT 20% merupakan kemunduran yang sangat jelas dan membuka kembali peluang bargaining antara capres dan parpol pengusung,” kemuka Arifin, Senin (31/7).

Dirinya turut mengulas Mahkamah turut nyatakan fakta kalau calon Presiden kemungkinan harus ‘bargaining’ lebih dahulu dengan parpol, lalu akhirnya mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di jeda waktu 3 bulan antara Pileg dan Pilpres. 

“Itu baru satu faktor yang membuat PT 20% sangat merugikan negara,” paparnya, jelaskan alasan pertama.

Kemudian, alasan yang kedua (2), terindikasi pengkhianatan terhadap hak kontitusi pemilih pemula di 2019 yang belum menentukan pilihan nya pada pemilu 2014.

“Padahal kemungkinan ada 20% – 25% pemilih pemula setiap 5 tahun, para pemilih pemula di 2019 juga berhak ikut serta menentukan nasib nya 5 tahun mendatang melalui pemilu, pileg mau pilpres,” ulasnya.

Maka Itu, menurut pandangannya semestinya bukan malah dihapuskan perannya dan diarahkan ke pemilu selanjutnya,” paparnya, menjelaskan kalau mereka juga berhak mengajukan calon presiden baru, bukan terpaksa ikut arus parpol pengusung calon presiden dengan berbekal suara pemilu 2014.

Lalu selanjutnya, alasan yang ketiga, ungkap Nur Arifin bahwasanya pendukung PT 20% ini seakan mau menghapus Dinamika Politik yang terjadi antara 2014-2019.

“Tren positif yang diraih Gerindra, PKS serta berbagai partai lainnya membuat pemilu 2019 yang akan datang menjadi sulit ditebak,” kemukanya.

“Tentu setelah dinamika positif dan negatif yang terjadi selama kepemimpinan presiden Jokowi rakyat ada yang puas dan tidak,” tukasnya kembali.

Maka, menurutnya berperspektif kalau tidak sedikit masyarakat yang menginginkan sosok baru yang dirasa mewakili keinginan rakyat.”Apalagi setelah muncul pernyataan bu Megawati bahwa pak Jokowi hanya petugas partai, disinyalir menjatuhkan harga diri juga menjatuhkan harga diri rakyat Indonesia,” urainya mengkritisi.

“Maka banyak masyarakat yang berharap pemimpin Indonesia tidak lagi menjadi kaki tangan parpol dan fokus bekerja untuk rakyat,” tutupnya.[Nicholas]