 |
| Jokowi.[Suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Perbaikan kinerja para menteri terus dievaluasi. Hal ini
dibuktikan dengan adanya reshuffle jilid II yang dilakukan oleh Presiden
Joko Widodo. Arifin Nur Cahyono, ketua umum KRAMAT
(Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah) berharap pergantian menteri baru dapat membawa perubahan dan perbaikan di bidang yang perlu perhatian khusus.
“Langkah dan pemikiran para menteri yang
baru diharapkan bisa memberi sumbangsih terhadap masalah yang dianggap
perlu penanganan segera mungkin,” tukasnya lebih lanjut.
baru diharapkan bisa memberi sumbangsih terhadap masalah yang dianggap
perlu penanganan segera mungkin,” tukasnya lebih lanjut.
Presiden
RI Joko Widodo, dalam resuffle kabinet II akhirnya memberi perhatian
khusus pada permasalahan tanah di negeri ini.”Berbagai permasalahan
lahan yang tidak kunjung selesai dan bahkan beberapa kasus menyebabkan
konflik menjadi salah satu penyebab terdepaknya menteri lama,” imbuh Nur
Arifin berpandangan.
RI Joko Widodo, dalam resuffle kabinet II akhirnya memberi perhatian
khusus pada permasalahan tanah di negeri ini.”Berbagai permasalahan
lahan yang tidak kunjung selesai dan bahkan beberapa kasus menyebabkan
konflik menjadi salah satu penyebab terdepaknya menteri lama,” imbuh Nur
Arifin berpandangan.
Kepemimpinan Kementrian
ATR/BPN kini telah diserahkan pada sosok yang sudah sangat terkenal
dikalangan masyarakat, Bapak Sofyan Jalil. “Berbagai alasan yang
dimiliki Presiden sehingga mengangkat Bapak Sofyan Jalil sebagai Mentri
ATR/BPN membuat masyarakat juga berharap pada Bapak Mentri. Seperti
kementrian lainnya, masyarakat juga mengharapkan Menteri ATR/BPN bisa
berpihak kepada rakyat, bekerja untuk rakyat dan mensejahterakan
rakyat,” ujar ketum KRAMAT penuh harapan.
ATR/BPN kini telah diserahkan pada sosok yang sudah sangat terkenal
dikalangan masyarakat, Bapak Sofyan Jalil. “Berbagai alasan yang
dimiliki Presiden sehingga mengangkat Bapak Sofyan Jalil sebagai Mentri
ATR/BPN membuat masyarakat juga berharap pada Bapak Mentri. Seperti
kementrian lainnya, masyarakat juga mengharapkan Menteri ATR/BPN bisa
berpihak kepada rakyat, bekerja untuk rakyat dan mensejahterakan
rakyat,” ujar ketum KRAMAT penuh harapan.
Seperti
diketahui, KRAMAT adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sangat
perduli pada berbagai permasalahan lahan di Republik Indonesia. Lahir
dan tumbuh di Kota Depok, untuk itulah KRAMAT berharap kepada Bapak
Mentri untuk memberi perhatian khusus ke Kota kami tercinta. Kota Depok
adalah tempat tinggal berjuta – juta orang yang mempunyai latar belakang
berbeda.
diketahui, KRAMAT adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sangat
perduli pada berbagai permasalahan lahan di Republik Indonesia. Lahir
dan tumbuh di Kota Depok, untuk itulah KRAMAT berharap kepada Bapak
Mentri untuk memberi perhatian khusus ke Kota kami tercinta. Kota Depok
adalah tempat tinggal berjuta – juta orang yang mempunyai latar belakang
berbeda.
Banyaknya masyarakat yang memilih kota Depok sebagai tempat
tinggal, juga menimbulkan banyak masalah. Permasalahan sengketa lahan
acapkali terus berkembang seiring dengan pengalihan fungsi lahan
tersebut. “Soalnya, permasalahan yang tidak kunjung selesai sangat berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu KRAMAT meminta kepada Bapak Mentri Sofyan Jalil memberi perhatian khusus permasalahan lahan di Kota Depok,” imbuhnya lagi.
tinggal, juga menimbulkan banyak masalah. Permasalahan sengketa lahan
acapkali terus berkembang seiring dengan pengalihan fungsi lahan
tersebut. “Soalnya, permasalahan yang tidak kunjung selesai sangat berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu KRAMAT meminta kepada Bapak Mentri Sofyan Jalil memberi perhatian khusus permasalahan lahan di Kota Depok,” imbuhnya lagi.
Kota
Depok yang memisahkan diri dari pemerintahan Bogor menurut pandangan
Nur Cahyono Arifin, Ketum KRAMAT banyak menyisakan masalah administratif
yang masih menggantung. Seperti tanah-tanah ex-HGB perusahaan yang
sudah lama terlantar sudah mulai dipenuhi oleh rumah penduduk.”Sedangkan
Perusahaan yang menyadari keuntungan besar memanfaatkan status HGB nya
yang sudah “basi” sebagai senjata para pengusaha untuk kembali menguasai
tanah di Kota Depok,” ungkapnya menjelaskan.
Depok yang memisahkan diri dari pemerintahan Bogor menurut pandangan
Nur Cahyono Arifin, Ketum KRAMAT banyak menyisakan masalah administratif
yang masih menggantung. Seperti tanah-tanah ex-HGB perusahaan yang
sudah lama terlantar sudah mulai dipenuhi oleh rumah penduduk.”Sedangkan
Perusahaan yang menyadari keuntungan besar memanfaatkan status HGB nya
yang sudah “basi” sebagai senjata para pengusaha untuk kembali menguasai
tanah di Kota Depok,” ungkapnya menjelaskan.
“Padahal selama puluhan tahun tanah sudah ditelantarkan dan dimanfaatkan
masyarakat setempat untuk kesejahteraan mereka. Karena memang sudah
seharusnya tanah di Republik Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat. Bukan segelintir orang
masyarakat setempat untuk kesejahteraan mereka. Karena memang sudah
seharusnya tanah di Republik Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat. Bukan segelintir orang
yang bermodal surat yang sudah ‘basi’ ,” pungkasnya.[Nicholas]
Comment