Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal terkait peran Dewan Pers termasuk kebijakan verifikasi dan barcode yang pernah menjadi viral dan menyebabkan dampak negatif terhadap sebagian besar Insan Pers di NKRI dengan diskriminasi dan intervensi di lapangan. Kebijakan inilah yang membuat FPII mengelar demo bersama dengan media-media pendukung dan menuntut Dewan Pers agar segera mencabut kebijakan verivikasi tersebut dan kembali kepada UU Pokok Pers No. 40 tahun 99 .
”Saya dukung,dan tidak perlu takut untuk saat ini, yang penting benar,
karena kita adalah Pers Perjuangan, memperjuangkan hal yang benar dan
memberikan informasi yang benar, dari dulu sejarahnya tetap sama, tidak
ada yang namanya Pers Kapitalis atau Bahasa Pers lain.” Ungkap Ozzy Sulaiman, Ketum
KWRI, dalam pertemuan tersebut.
Dukungan dari dua rekan KWRI dan AWDI ini diakui Mustofa Hadi Karya, Ketua Setnas FPII, sangat menggembirakan sebagai langkah perbaikan ke depan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kongres untuk pers yang mengulas kembali 28 profesi pers yang telah berjuang hingga lahirnya Dewan Pers.
Comment