 |
| idnews |
Pada sidang Paripurna yang digelar DPRD DKI Jakarta Kemarin Selasa (21/11/2017) dalam pembahasan RAPBD untuk mendengarkan tanggapan gubernur atas pendapat fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018.
Kasus anggaran siluman di DKI pernah diungkap oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Tentunya semua pihak legislatif dan eksekutif harus cermat dan jeli pada pembahasan rancangan anggaran tersebut dan tentu kita harus belajar dari kasus sebelumnya di mana kala itu anggaran DKI ternyata memiliki banyak project yang ternyata barang itu sebatas konsinyasi atau anggaran titipan yang terparkir tanpa wujud yang dipesan dari pihak legislatif. Bahkan dananya mencapai triliunan rupiah hingga menelan mrntah-mentah berkisar di angka Rp 12 triliun proyek siluman itu.
Kali ini pembahasan RAPBD 2018 harus jeli dan cerdas agar tidak terulang kembali insiden tersebut.
Untuk urusan pembahasan anggaran titik krusialnya pada kemungkinan adanya kompromi antara pihak eksekutif dan legislatif, untuk menggolkan program yang tendensinya menguntungkan mereka.
Kami menilai, untuk mencegah hal itu, kendalinya ada di pihak eksekutif. Memang kendalinya tetap dalam konteks ini pada eksekutif, kalau eksekutif membuka kompromi dalam artian yang tadi tentu isu e-budgeting menjadi tidak telalu relevan lagi.
Kami berharap, apa yang dilakukan pemimpin DKI sebelumnya dalam hal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, bisa dilanjutkan. Terutama ketika membahas perencanaan anggaran. Pada perencanaan anggaran itu pun harus transparan dan konkrit di publish kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengkritisi setiap usulan atau rencana itu dan tidak asal memasukan sebatas memaksakan mata anggaran yg tidak jelas wujudnya.[]
Penulis: Ical Syamsuddin,
Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) DKI Jakarta
Comment