by

Langgar Kode Etik, Anggota Komisioner Bawaslu Disidang

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Krist Ibnu, melaporkan anggota
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta ke Dewan
Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelanggaran kode
etik.
Persoalan yang dilaporkan adalah, digunakannya fasilitas pemerintah
untuk menguntungkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang waktu
itu sudah mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.
Sidang perdana kasus ini pun telah digelar di kantor DKPP pada pukul
14.00 WIB, Selasa (27/12/2016). Tim ACTA yang hadir yaitu,
Habiburokhman, Habib Novel, Hisar Tambunan sebagai pendamping pelapor.
Juga dihadiri Tim ACTA lainnya, yakni Jamal Kasim, Dahlan Pido, Yustian
Dewi, Anca, Inge Mangundap, Agustyar, TB. Ali Akbar.
Wakil Ketua ACTA, Ade Irfan Pulungan, yang juga mendampingi pelapor
mengatakan, sebelumnya pelapor adalah kuasa hukum dari Habib Novel
Chaidir Hasan yang pada 7 Oktober 2016 pemohon mendampingi Habib Novel
Chaidir Hasan melaporkan dugaan pelanggaran UU No 10 Tahun 2016 yang
diduga dilakukan oleh Koh Ahok ke Bawaslu DKI Jakarta.
Lalu, pada 11 Oktober 2016 pelapor mendampingi Habib Novel Chaidir
Hasan diperiksa di Bawaslu DKI Jakarta. Pada pemeriksaan tersebut
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta M Jufri menyampaikan bahwa arahnya adalah
memberikan teguran kepada Ahok terkait Pasal 71 ayat (3) UU No 10 Tahun
2016.
Setelah pemeriksaan tersebut, pelapor dan klien pelapor yaitu Habib
Novel Chaidir Hasan tidak mendapat kabar bagaimana status penanganan
laporannya dari Bawaslu. Namun, justru pada 13 Oktober 2016 Komisioner
Bawaslu DKI Jakarta M Jufri menyampaikan bahwa pernyataan Ahok di
Kepulauan Seribu bukan pelanggaran.
Perbuatan ini sungguh tidak patut, karena Bawaslu DKI Jakarta
justru belum memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Habib
Novel Chaidir Hasan dan pelapor,
” kata Ade Irfan.
Yang sangat mengejutkan, katanya, baru pada 25 Oktober 2016 Bawaslu
DKI Jakarta melalui Surat Nomor 338/K-JK/HK.01.00/X/2016 tanggal 19
Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Status Laporan yang ditandatangani
oleh salah satu Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, yaitu Mimah Susanti
menyampaikan, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran Ahok sebagaimana
diatur dalam UU Pemilu No 10 Tahun 2016.
Perbuatan M Jufri yang mengumumkan bahwa pidato Ahok di Kepulauan
Seribu bukan pelanggaran pada 13 Oktober 2016 sebelum mengirimkan surat
resmi pemberitahuan status laporan pada tanggal 19 Oktober 2016, adalah
pelanggaran pasal 7 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
berbunyi:
Penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai
rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah
tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
.”
Surat Bawaslu DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Mimah Susanti
tersebut sama sekali tidak disertai keterangan apa pun mengapa tidak
ditemukan pelanggaran. Tindakan Mimah Susanti tersebut diduga merupakan
pelanggaran Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
berbunyi:
Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,
penyelenggara pemilu berkewajiban: Menjelaskan keputusan yang diambil
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan.
” (dan/TB)

Comment

Rekomendasi Berita