RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya adalah, Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin kementeriannya masing-masing. Para menteri ini dipilih dan diberhentikan langsung oleh presiden serta bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Presiden.
Presiden tentu saja berhak menegur bahkan memberhentikan menteri yang dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo yang marah kepada para menterinya saat membuka sidang Kabinet pada hari Kamis, (18/06/20).
Presiden meluapkan kekesalannya karena kinerja para menteri yang kurang memuaskan.
“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis,” tegas Jokowi seperti dikutip CNBC news pada Senin (29/6/2020).
Ia mengaku geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis. Kepala negara bahkan meluapkan amarahnya lantaran kinerja pembantunya tidak membawa kemajuan yang signifikan. Presiden bahkan mengancam akan mereshuffle menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
Rakyat tentunya dibuat heran ketika presiden mempertanyakan kinerja para pembantunya yang notabene dipilih langsung oleh Presiden sendiri. Hal ini semakin menampakan wajah pemerintah yang melakukan politik transaksional.
Para pejabat negara dipilih bukan berdasar kan kapabilitas dan keahliannya. Melainkan lebih karena dorongan kepentingan partai politik pendukung sebagi bagi- bagi jatah kursi dan kekuasaan.
Jadilah kekuasaan hanya dikuasi oleh segelintir elite saja yang bekerja bukan berdasarkan kepentingan rakyat. Tapi, bekerja untuk melayani kepentingan partai dan dirinya sendiri.
Cukuplah carut marut dalam penanganan pandemi selama ini membuktikan kepada kita bahwa tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Walhasil rakyatlah yang menjadi korban karena tidak cakapnya penguasa dalam menangani pandemi. Korban terinfeksi semakin banyak begitupun dengan korban yang meninggal dunia.
Apalagi setelah diberlakukannya New Normal Life yang membuat rakyat semakin bingung karena ketidakpastian kebijakan dari pemerintah.
Tidak ada harapan pada sistem selain Islam. Karena bersumber hanya dari akal manusia yang serba terbatas. Lain halnya dalam sistem Islam, pemimpin dalam islam disebut Khalifah.
Khalifah adalah pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia. Dengan jabatannya ini, ia memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurusi semua urusan umat.
Sebagai manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kekurangan, mustahil Khalifah mampu melaksanakan tanggung jawab yang sangat besar itu secara sempurna dengan seorang diri. Untuk itu, ia perlu mengangkat para pembantu (mu’âwin) dalam menjalankan roda pemerintahan.
Mu‘âwin atau wazir adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantu dia dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan.
Mu”awin dipilih berdasarkan kelayakan nya serta keahlian, bukan berdarkan kepentingan partai. Karena di dalam pemerintahan Islam tidak mengenal adanya partai berkuasa dan partai oposisi. Walaupun awalnya Khalifah dan pejabat lainnya berasal dari partai tertentu namun setelah menjadi pejabat publik, Khalifah dan pejabat publik lainnya akan mengambil jarak yang sama antara rakyat juga partai politik.
Dengan demikian, para penguasa dalam sistem Islam akan berkerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat semata untuk menjalankan kewajiban yang telah Alloh tugaskan kepada mereka. Para pejabat dalam sistem Islam akan jauh dari kepentingan partai politik dan golongan.
Kinerja mereka didedikasikan hanya untuk kesejahteraan rakyat serta kejayaan Islam. Lalu, masihkah kita ragu dalam memilih Islam sebagai solusi dari segala permasalahan negeri? Wallahu A’lam.[]
Comment