by

Maaf Mereka Bukan Penjarah Karena Pemerintah Telah Beri Izin Dan Jamin Bayar

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Gempa yang terjadi di  Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) dengan kekuatan 7.7 itu menyisakan persoalan sosial yang sagat menyayat rasa kemanusiaan kita. Gempa yang terjadi menjelang suara adzan berkumandang itu menghancurkan rumah, gedung, perkantoran, hotel dan fasilitas umum lainnya.

Ambruknya sarana dan prasarana umum menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran bantuan tiba di lokasi bencana. Jalan gelap karena padamnya aliran listrik di sisi lain, juga ikut menjadi penghambat untuk mempercepat bantuan tiba di lokasi.

Dua hari setelah gempa menghantam da meluluh lantakan rumah penduduk, mereka harus mengungsi dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tanpa makanan dan minuman yang cukup. Kondisi semakin memburuk dan bantuan belum tiba.

Dalam kondisi ini pemeritnah melalui kemedagri kemudian memberi izin kepada penduduk untuk mengambil barang berupa makanan yang bisa dikonsumsi. Bukan menjarah. Penduduk tidak melakukan penjarahan tetapi mengambil barang seizin pemerintah karena kondisi darurat. Pemerintah akan mengganti seluruh barang yang diambil penduduk tersebut.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam kondisi darurat seperti ini sangat tepat menimbang penyelamatan penduduk yang berada dalam kondisi bencana. Namun perlu dibarengi dengan kordinasi kerja di lapangan sehingga tidak menimbulkan cara cara yang brutal. Harus ada mekanisme yang diatur mulai barang apa saja yang boleh dan tidak boleh diambil hingga keamanan dalam proses pengambilan barang tersebut. 

Sekali lagi, pemerintah telah mengizinkan penduduk mengambil kebutuhan mereka di minimarket dan bukan menjarah. Sekali lagi, bukan menjarah. Mari kita tetap membuka mata dan hati kita agar dapat melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. 

Masyarakat dan penduduk dalam keadaan sulit karena bencana. Smentara akses bantuan seperti landasan pacu, jalan raya, padamnya listrik ikut hancur dan otomatis menghambat laju bantuan ke titik bencana. Kalau pemerintah telah menjamin bayar atas semua barang yang mereka ambil itu, maka kata menjarah menjadi kata yang tidak etis untuk mereka.

Yang perlu dikritisi adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja profesional mengatasi bencana dan efek sosial yang mengikuti.[]

Comment