RADARINDONESIANEWS.COM, LONDON– Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan posisi Indonesia dalam penyusunan standar kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits) global saat memimpin delegasi Indonesia dalam forum internasional di London. Indonesia menekankan pentingnya standar yang adil bagi negara-negara penyedia modal alam (natural capital).
Ketua International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, menilai peran ekologis Indonesia sangat penting bagi stabilitas iklim dunia.
“Terumbu karang, hutan tropis, dan hutan bakau di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang paling tidak tergantikan di planet ini. Kredit alam dapat menjadi instrumen krusial untuk melestarikan ekosistem yang kaya tersebut. IAPB mendukung kerja penting ini sebagai Mitra Pengetahuan (Knowledge Partner) bagi Satuan Tugas Indonesia, dan kami berharap dapat terus bekerja sama secara erat dengan Indonesia menuju COP17 CBD dan seterusnya,” kata Amelia.
Sebagai negara dengan kekayaan modal alam yang besar, Indonesia melalui koordinasi KLH/BPLH mendorong agar kontribusi ekologis suatu kawasan dinilai menggunakan standar yang adil dan proporsional. Saat ini, KLH/BPLH tengah merancang skema multi-kredit progresif yang tidak hanya memperhitungkan luas tutupan pohon, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap keberadaan flora dan fauna endemik.
Melalui skema tersebut, keberhasilan menjaga habitat satwa langka seperti harimau dan orang utan akan terintegrasi langsung ke dalam valuasi ekonomi pasar ekosistem.
Sebagai instansi penanggung jawab utama, KLH/BPLH juga mengonsolidasikan kerja sama lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, kalangan swasta, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat.
Dalam forum di London, Menteri Jumhur turut menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits. Forum tersebut diproyeksikan menjadi wadah regional untuk menyelaraskan regulasi, berbagi keahlian teknis, serta memastikan kepentingan negara-negara Asia-Pasifik terwakili secara seimbang dalam perkembangan pasar kredit keanekaragaman hayati global.
Menutup pidatonya, Menteri Jumhur mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan instrumen kredit keanekaragaman hayati sebagai sarana menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia,” ujar Jumhur.[]
Comment