by

Muslim Arbi: Kedaultan Rakyat Mesti Direbut

Muslim Arbi bersama Rizal Ramli
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kedaulatan Rakyat tidak bisa di bajak oleh parpol dan oligarkinya. Kedaulatan rakyat wajib direbut. Demikian dikatakan Muslim Arbi melalui pesan whatsapp, Sabtu (14/7/2018).

“Kedaukatan rakyat adalah hak konsitusional rakyat. Kedaulatan rakyat tidak bisa di setel-setel; Diatur-atur menurut selera parpol dan konpirasinya.” Ujar Muslim menambahkan.

Muslim menegaskan, biarlah rakyat memilih pemimpin negara sesuai nurani dan akal sehatnya.  Janganlah kedaulatan rakyat disekat dengan ambang 20% Presidential Threshold (PT). Jika di paksakan itu sebuah kezaliman demokrasi. 
Pesan ini lanjut Muslim Arbi, disampaikan untuk para hakim Mahkamah Konsitusi (MK), agar bersikap bijaksana dan adil dalam membuat keputusan soal Gugatan PT 20%. 

Tanggal 12 Juli lalu, sejumlah elemen Gerakan-Mahasiswa-Buruh-Kaum Ibu- Para Aktifis lakukan aksi ke MK. Hadir juga mantan Mentri dan aktifis senior Dr Rizal Ramli membawa pesan yang sama agar MK dapat memutus PT. 0 %. 

Mereka sudah bertemu dengan salah satu Hakim MK. Semoga aksi dan seruan itu didengar para hakim Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Dan menyadarkan para hakim itu. Insya Allah.

Jumat, 13 kemarin, di Rumah Kedaulatan Rakyat – Guntur 49, para aktifis berkumpul suarakan kepada Mahkamah Konsitusi Putuskan PT 0 %. Biarkan saja para parpol peserta Pemilu dapat ajukan Capres masing-masing. Rakyatlah yang akan memutuskan siapa Capres terbaik yang akan tampil.

Sudah 72 tahun Republik ini berdiri. Tidak perlu lagi rakyat disandera oleh parpol dengan kepentingan sesaatnya. Sementara kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar dan lebih diutamakan justeru terabaikan. 

“Bangsa ini gagal mencari pemimpin yang mumpuni jika cara-cara tidak demokratis dan konsitusional dipaksakan. Ini yang semestinya disadari betul oleh MK.”Ujar Muslim.

Rakyat, kata Muslim, juga perlu lakukan perjuangan terus menerus tanpa kenal lelah untuk merebut kembali kedaukatannya. Jangan biarkan hak kedaultannya tersandera oleh parpol penguasa dan oligarkinya. []

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 8 =

Rekomendasi Berita