by

Nofredi.H : Ada Pungli Sertifikat Prona Kejaksaan Harus Usut

RADARINDONESIANEWS.COM, BENGKULU – Terkait adanya dugaan kejahatan kasus korupsi dan pungli yang dilakukan oknum Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, Nofredi, Ketua Dewan Pimpinan Daearah Ormas Front Pembela Rakyat Angkat Bicara, Senin.( 23/1).

Menurutnya, kasus tersebut harus diusut pihak Kejaksaan karena Program Prona semestinya gratis dan untuk masyarakat kurang mampu. Namun  di lapangan, Prona uUntuk Kabupaten Bengkulu Selatan dijadikan oknum Kepala Desa sebagai ajang bisnis untuk melakukan kejahatan korupsi dan PungLi (Pungutan Liar).

“Maka dari itu kami dari dewan pimpinan daerah orams front pembela rakyat mempunyai inisiatip melaporkan kasus ini ke pihak kejaksaan untuk diusut guna memberi efek jera setiap pelaku korupsi dan pelaku pungli.” Kata Ketua Dewan Pimpinan Daearh Ormas Front Pembela Rakyat kepada radarindonesianews.com.
Nofredi menambahkan, in adalah kejahatan luar baisa dan harus diusut oleh aparat penegak hukum. Dirinya menduga banyaka aktor yang terlibat dalam kasus pungli ini.
“Angka Pungutan Liar untuk pembangunan sertifikat Prona tahun 2016 yang lalu berfariasi mulai dari Rp.300.000,- hingga Rp.500.000,-. Jika hal ini dibiarkan maka yang dirugikan masyarakat penerima jatah sertifikta Prona.” Katanya.
Fredi  memberi waktu kepada pihak Kejasaan untuk mengusut kasus ini satu bulan. Apabila tak digubris maka pihaknya akan melakukan aksi di depan kantor kejaksaan.[ RM]

Comment