by

Nur Fitriyah Asri*: Politik Uang Dalam Pusaran Demokrasi

Nur Fitriyah Asri
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dalam sistem demokrasi, setiap pemilu, pilkada, pileg dan perebutan kursi jabatan selalu diwarnai kecurangan dan politik uang. Bukan rahasia lagi, bahkan sudah menjadi rahasia umum.
Politik uang, money politics, vote buying, serangan fajar, apa pun istilahnya, terjadi menjelang pencoblosan. Tampaknya politik uang semakin menggila di Pemilu 2019.
Dilansir oleh Kompas.com.15/4/2019. Dalam rangka hari tenang menjelang pemilu, polisi berhasil merazia satu mobil bernopol S 1976 JT yang membawa uang tunai Rp 1.075 miliar dan sejumlah atribut salah satu partai peserta pemilu di Lamongan, Jawa Timur.
Begitu pula dengan Polres Nias juga melakukan OTT terhadap seorang calon anggota legislatif DPRD Sumatera  Utara dengan inisial DRG dan tiga orang lainnya diduga terkait politik uang.Tiga pelaku mengaku akan membagikan uang senilai 60 juta kepada 2.400 orang. Masing-masing orang mendapat bagian Rp 20.000; dengan total Rp48 juta. Sisa uang Rp12 juta rencananya diberikan untuk uang bensin tim yang bekerja di lapangan.
Adapun Bawaslu Kota Pekanbaru dan polisi melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap empat orang terduga pelaku politik uang, dari tangan mereka polisi menyita uang Rp 506.400.000;
Menurut peneliti psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamid Muluk, “Uang adalah cara instan penentu kemenangan dalam perebutan kekuasaan dan pengambil keputusan.” Paham sesat inilah, yang membuat mereka berlomba-lomba menggelontorkan uangnya untuk mencapai tujuan. Sebuah trik untuk menarik simpatik. Siapa yang banyak mengeluarkan dana, mereka memastikan akan memperoleh dukungan suara secara signifikan. Jadi, wajar jika politik uang hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, karena bisa mengubah sistem perpolitikan yang kalah bisa menjadi pemenang.
Sistem demokrasi memang mahal. Fantastis, anggaran untuk Pemilu 2019 mencapai Rp 25, 59 triliun. Belum terhitung biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing calon dengan tujuan meraup suara terbanyak. Banyak cara yang dilakukan antara lain bagi-bagi uang maupun barang  menjelang pencoblosan, jual/lelang jabatan maupun dalam penentuan kebijakan.
Sungguh, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mahal dan jahat. Secara sistemik melahirkan negara korporasi. Merupakan hasil kompromi antara elit politik dengan pemilik modal. Akibatnya kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal yang mendukung. Bukan  berpihak kepada rakyat. Justru rakyat yang dirugikan.
Karena uang dijadikan alat untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Konsekuensinya, terjadilah suap-menyuap, manipulasi dan korupsi.
Inilah buah demokrasi yang asasnya sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Segala cara akan dilakukan tanpa mempertimbangkan halal dan haram.
Bagaimana Menurut Islam?
Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna.Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt (akidah dan ibadah). Namun, juga mengatur semua kehidupan, baik aturan terhadap hubungan dengan dirinya (makanan, minuman, pakaian dan akhlak). Juga, mengatur interaksi sesamanya (keluarga, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemerintahan, sanksi/hudud dan politik dalam dan luar negeri). Tidak terkecuali tentang politik uang.
Para ulama kontemporal telah sepakat mengenai haramnya memberi dan menerima pemberian dalam rangka pemilu ( pilpres, pilkada dan pileg). Baik yang memberi maupun menerima uang atau barang sama saja hukumnya yaitu haram.
Apakah diberikan dalam rangka kampanye, maupun diberikan secara terselubung, ada indikasi kuat terkait kampanye. Misalnya memberikan hadiah saat pengajian, berinfak untuk membangun jalan, irigasi, masjid dan lainnya menjelang pemilu. Hukumnya tetap  haram.
“Rasulullah Saw, telah melaknat setiap orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. (HR Ahmad)
Semua itu tergolong suap (risywah) yakni setiap harta yang diberikan kepada setiap pihak yang mempunyai kewenangan untuk menunaikan suatu kepentingan (maslahat) yang seharusnya tidak memerlukan pembayaran/pemberian bagi pihak tersebut untuk menunaikannya.
Semua jenis suap, baik suap untuk menuntut yang hak maupun yang batil, untuk menolak mudharat (bahaya), untuk mendapatkan manfaat, untuk menghilangkan maupun melakukan kezaliman. Semua suap itu haram hukumnya. (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/332).
Terlebih lagi, suap yang diberikan untuk menuntut yang batil. Karena dalam sistem demokrasi seorang anggota legislatif akan melakukan kebatilan di parlemen dengan  menjalankan tugas legislasi atau membuat undang-undang yang bukan syariah Islam. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah:
 ۚإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
 “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.(TQS al-An’am: 57)
Demikian pula dengan penguasa apakah presiden maupun kepala daerah, yang mendapatkan sebuah jabatan dengan politik uang dan kecurangan. Kemudian setelah menjabat  melaksanakan aturan-aturan yang bersumber dari manusia. Mereka jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
“Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (Al quran) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu.” (TQS al-Maidah [5]: 48).
Dalam sistem khilafah, seorang khalifah dibaiat oleh umat Islam hanya untuk mengatur dan menerapkan syariah Islam yang bersumber dari Alquran dan As-Sunah.
Demokrasi nyata-nyata sistem mahal dan gagal. Sarat dengan politik uang dan kepentingan, serta dipenuhi hawa nafsu keserakahan. Saatnya berganti ke sistem khilafah yang menerapkan syariah secara kaffah, sehingga rahmah dan sejahtera menyelimuti seluruh alam semesta.Wallahu a’lam bish shawab.[]
*Penulis Buku Opini Akademi Menulis Kreatif

Comment

Rekomendasi Berita