by

Penghuni Perumahan Graha Cinere Minta Pemkot Batalkan Site Plan 2016

FOTO/Anggi/radarindonesianew.com
RADARINDONESIANEWS.OM, DEPOK – Polemik perubahan Site Plan 91 ke 2016 a/n PT. Megapolitan belakangan kian memanas.  Menurut warga penghuni perumahan Graha Cinere perubahan Site Plan tersebut kuat dugaan cacat hukum, karna tidak ada tanda tangan 50% dari warga setempat.  Demikian terang Yakub Saragih selaku kuasa penuh dari seluruh warga penghuni perumahan Graha Cinere tersebut . 
“Saya minta Pemerintah Kota Depok melihat kembali perubahan Site Plan tahun 1991 ke Site Plan 2016.dan saya minta Pemkot segera mencabutnya karna perubahan itu tidak ditanda- tangani warga perumahan Graha Cinere,” tegas Yakub.
Kami, lanjut Yakub, sudah memberikan Somasi tiga kali dan kami minta Pemkot segera membalas Somasi tersebut, jangan tutup mata jika menghargai warga dan jabatan.
Yakub juga meminta bukti Autentik kepada Pemkot secara hukum atas perubahan tersebut karna warga belum pernah diberikan bukti perubahan Site Plan itu.
“Saya yakini benang merah perubahan tersebut putus,” tegasnya. 

Terkait dengan hal ini Yakub juga membuat Petisi No.028/Jc.1/RW.12/V/2019 yang isinya Penolakan terhadap perubahan Site Plan th 2016 atas Site Plan induk perumahan Graha Cinere th 1991 dan segera membentuk kegiatan pembangunannya oleh PT. Megapolitan Deploments, Tbk yang terbukti bukan saja telah mengalih fungsikan peruntukan lahan Fasos – Fasum menjadi bangunan komersial bahkan telah mengakibatkan kerusakan System ketahanan lingkungan hidup di kawasan perumahan Graha Cinere (950kk) Kelurahan Limo dan Krukut,  Kecamatan Limo, Depok, Jabar .

Di tempat terpisah Slamet Priadi, SE,  Kasi Pengaduan tidak dapat menjawab terhada persoalan ini. 
“Saya akan lihat dulu dan silahkan tanya Kasi Pelayanan.” kata Slamet melempar seakan tidak mau dirinya disalahkan. Anehnya Drajat Karyoto melempar ke Amanullah Sarwi selaku bidang pelayanan, 
“Pada saat itu saya belum duduk di sini.” kata Drajat.   Sarwi kmudian dengan tegas  mengatakan, kalau tidak terima warga diminta PTUNkan persoalan tersebut. 
“Kalau tidak terima, PTUNkan saja” ujarnya.
Saat dikonfirmasi,  Yulistiani Muchtar, Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) juga belum menjawab hal itu.  Namun dia menjawab perihal yang terkait dengan IMBnya. 
Atas permintaan warga, bukan saya tidak melayani kata Yulis, masalahnya di lokasi tersebut mesih bersengketa dengan warga jawab Yulis singkat ,di tempat yang sama Darmanto selaku Direktur Bisnis Unit Graha Cinere dari PT. Megapolitan ketika di konfirmasi perihal tidak adanya tanda tangan warga dia nampak marah dan menyangkal, kalian salah menerima informasi, semua sudah ada tanda tangan warga kata Darmanto singkat yang lansung bergegas ke ruangan Pace selaku Kabid Pengaduan. 
Terkait perubahan Site Plan 91 yang semula pernah dirapatkan melalui undangan rapat akbar yang berlangsung, 5 November 2018 dipimpin Herry Restu Gumelar, ST,. M.SI. selaku Kepala Kecamatan Limo Kota Depok, Jabar bertempat di Aula Kel. Limo, namun warga menilai pada rapat tersebut berujung tidak menemukan titik terang. 
KarEnanya rapat yang dihadiri sedikitnya 23 undangan antara lain, Dirut PT. Megapolitan Developments (Perum Graha Cinere I, II, III dan Cinere Parkview), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPN. kota Depok, Sat Pol PP, Kepala PUPR, Kepala Dinas PMPTSP dan yang terkait lainnya namun hasil rapat tersebut tidak dapat di terima warga.  ( Tim )

Comment

Rekomendasi Berita