by

Perubahan Site Plan PT. Megapolitan Dipertanyakan Penghuni Minta Ketegasan Pemkot

RADARINDONESIANEWS.COM, DEPOK – Terkait perubahan Site Plan tahun 1991 ke Site Plan tahun 2016 A/N : PT. Megapolitan yang belakangan berpolemik dengan Warga penghuni perumahan patut di pertanyakan?, pasalnya undangan rapat akbar yang berlangsung, 5 November 2018 dengan di pimpin Herry Restu Gumelar, ST,. M.SI. selaku Kepala Kecamatan Limo Kota Depok Jabar bertempat di Aulla Kec. Limo, Rabu (10/4/2018).
Warga menilai pada rapat tersebut” berujung tidak menemukan” titik terang?, karnanya rapat yang dihadiri sedikitnya 23 undangan antara lain, Dirut PT. Megapolitan Developments (Perum Graha Cinere I, II, III dan Cinere Parkview), Kepala Badan Keuangan Daerah( BKD ) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPN. kota Depok, Sat Pol PP, Kepala PUPR, Kepala Dinas BPMTPSP dan yang terkait lainnya.
Yakub selaku Ketua RW 12, mewakili warganya, mengatakan kalau hasil musyawarah dengan internal Graha Cinere kepentingan warga/hak konsumen belum ada yang diakomodir oleh Pemkot maupun pengembang. Siteplan 91 & perubahannya belum diberikan ke RW. 12.
“Graha Cinere I, seperti perbaikan prasarana / sarana juga belum dikerjakan. Aada 7 point notulen rapat belum ada yang direalisasikan. Karna itu, pada tanggal 28/11/19 RW 12 kirim surat kepada team PSU agar PSU dilakukan secara transparan, logis & berkeadilan sesuai peraturan.”  terang Yakub.
Yakub menduga, mungkin karna mentok di kita, maka pengembang melakukan cara2 “manipulatif” kepada warga Krukut.
Dia juga menambahkan, komposisi pemanfaatan ruang 60% untuk lahan komersil, 40 % untuk prasarana, sarana & Utilitas, 40 % dari 62 Ha = 24 Ha mana lahan itu ? 
Sementara kondisi faktual sarpras Graha Cinere yang dibangun tahun 1991 juga belum lengkap, seperti sarana olahraga, Rumah Ibadah, sarana bermain dll yang layak untuk  Graha 950 KK.
“Kok bisa-bisanya yang diprioritas PSU justru Cinere Parkview yang dibangun 2016 dan belum jelas legalitasnya? Ujarnya. 
Di tempat terpisah, Slamet Supriyadi, SE selaku Kasi pengaduan dan Mediasi pada BPMTPSP ketika dikonfirmasi hal tersebut mengatakan belum bisa menjawab.
“Saya belum bisa memberikan jawaban hari ini. Akan saya tanyakan dulu pada bidangnya. Coba tanyakan kepada bapak Drajat Karyoto, Kasi Pelayanan yang lebih kongkritnya.” kata Slamet Supriyadi.
Kasi pelayanan saat ditanya hal itu dengan enteng menjawab bahwa tahun 2016 dirinya masih di kelurahan belum duduk di sini. “Silahkan tanya ke Tarkim,” kata Drajat yang terkesan saling lempar. [Moer/Angie]

Comment

Rekomendasi Berita