by

PP 24 Thn 2015 Ngawur, Jokowi Digugat Petani Sawit di MA

dok.agrofarm
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI),
MA.Muhamadyah, SH.MSi menyatakan, akibat Presiden Joko Widodo
telah ngawur membuat peraturan pemerintah (PP) 24 tahun 2015 sebagai
pengaturan dari pasal 93 ayat 4 UU nomor 39 tahun 2014 tentang
perkebunan terkait dengan dana hasil perkebunan diterima
dari hasil pungutan ekspor hasil turunan perkebunan seperti CPO. 
Seperti
yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014 di
dalam Pasal 93 ayat 4 UU Perkebunan yang membatasi penggunaan dana
tersebut untuk “Pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan
pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan,
dan/atau sarana prasarana perkebunan”
Diturunkannya
PP 24 tahun 2015 sebagai pengaturan dari pasal 93 ayat 4 UU nomor 39
tahun 2014 tentang perkebunan, dimana PP 24 itu menurut pandangan Ketum
APPKSI telah ngawur dan melampaui isi dari pasal 93 Undang-undang
perkebunan, yang  penggunaan penghimpunan dana perkebunan digunakan
mensubsidi produksi biodiesel seperti yang tertera dalam Pasal 9 ayat 2
huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015, yakni untuk kebutuhan
pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri
perkebunan. 
Untuk itulah, sambung
MA.Muhamadyah, mewakili Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia
menyampaikan akan melakukan uji Materi PP 24 tahun 2016 yang telah
didaftarkan sebelumnya pada pecan yang lalu, tepatnya Jumat (24/11) 2016
di Mahkamah Agung (MA), dengan mengatasnamakan pihak pengugat
Hermansyah CS Petani sawit dan dengan pihak tergugat Presiden Joko
Widodo. 
“Ini bukti pemerintahan Joko Widodo
sudah melakukan pelanggaran administratif dan tidak mencerminkan
Pemerintahan yang dikelola secara baik, namun sangat ngawur sekali,”
ungkapnya.
MA.Muhamadyah
menegaskan, hal ini merupakan bentuk pelanggaran visi misi
Joko Widodo dalam Trisakti dan Nawacita di mana membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
“Bagaimana terpercaya Pemerintah di depan
petani sawit? Bikin PP saja ngawur dan nabrak UU, serta merugikan petani dan memperkaya konglomerat sawit produsen biodiesel
 yang mana memiliki kebun dan pabrik kelapa sawit,“ tukasnya.
“Omong kosong dana hasil perkebunan untuk kemudahan ‘replanting’ kebun
petani. Dan omong kosong petani sawit disubsidi untuk program replanting
yang ada. Petani sawit saja bila ingin ajukan pinjaman untuk replanting
dikenakan bunga hingga 12,5%, lalu dimana subsidi untuk petani padahal
penghimpunan dana perkebunan yang dikelola BPDP kelapa sawit itu
disumbangkan dari tandan buah segar petani yang diolah menjadi CPO
kemudian diekspor dan dipungut ekport CPO hingga berdampak
pada harga beli PKS pada TBS petani menjadi turun,” ungkapnya kembali. 
Maka
itulah, Assosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) yang
sudah dirugikan atas keluarnya PP 24 tahun 2015 berharap supaya Hakim
Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan
oleh petani sawit terkait PP 24 tahun 2014 tentang penghimpunan dana
perkebunan yang diambil dari pungutan ekspor CPO salah satunya. 
Selain
itu, APPKSI juga menilai bila petani sawit saat ini, akibat pungutan
ekport CPO yang dijadikan penghimpunan dana perkebunan kehidupan ekonomi
petani sawit makin menurun dan berdampak pada ketidakmampuan petani
sawit hidup layak di daerah perkebunan sawit, serta makin banyaknya anak
petani sawit yang putus sekolah imbas dari penurunan pendapatan petani
sawit.
“Dampak pungutan ekspor CPO yang menyebabkan harga TBS petani
turun, juga semakin babak belur dengan ongkos angkut TBS ke pabrik naik
hingga 30% akibat infrastruktur buruk yang tak kunjung dibangun
Pemerintah Joko Widodo serta harga onderdil kendaraan yang naik hingga
37.3% di daerah perkebunan sawit, akibat kurs dollar yang meroket,”
jelasnya. 
“Jadi dengan kengawuran
pemerintahan Joko Widodo dalam membuat peraturan pemerintah bukan
membawa kesejahteraan bagi petani tapi justru kesulitan ekonomi bagi
petani sawit. Pengunaan dana dari BPDP untuk biodiesel juga sebagai
bentuk korupsi Pemerintahan Joko Widodo dalam bentuk korupsi kertas
putih atau korupsi administrative,” bebernya mengungkapkan.
Lebih lanjut, untuk ke depannya APPKSI menyerukan pada petani
sawit untuk merasa kapok telah memilih Joko Widodo – JK dalam Pilpres
2014 yang lalu.” Dan berharap pemerintahan Joko Widodo – JK cepat
berakhir dan tidak terpilih lagi dalam pilpres pada tahun
2019, dikarenakan petani sawit tidak akan mau memilih Presiden pelanggar
administrasi negara dan peraturan badan pengurus pusat,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita