by

Proyek Pembangunan Jalan Boru – Dukuh Kawung Dipertanyakan

Ilustrasi
RADARINDONESIANEWS.COM, BANTEN –  Paket kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penattaan Ruang (DPUPR) Propinsi Banten senilai Rp. 11.076.701.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah), Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Sempu – Dukuh Kawung (Boru-Dukuh Kawung) Sta 4+200 s/d 6+200. No. Kontrak : 761/081/25/PJWDK/BBM/DPUPR/IV/2017. Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender Kerja (dimulai 28 April 2017). Mendapat kecaman dan sorotan dari OKP Generasi Muda Dan Mahasiswa Merah Putih (GEMMA MP).
Pasalnya, PT. Marabhunta Cipta Laksana selaku perusahaan pemenang pada lelang kegiatan tersebut diduga telah mengangkangi prosedur pelaksanaan kerja. Hal itu dikatakan Erwin Teguh Iman S, Ketua OKP GEMMA MP Banten, dan menurutnya proyek belasan milyar yang dibiayai oleh Apbd Propinsi Tahun 2017 tersebut juga disinyalir menjadi konspirasi beberapa pihak terkait,(Sabtu, 09/12/2017).
“Jika prosedur sudah tidak dianggap, dan kegiatan itu tetap dilaksanakan tanpa adanya punishment atau bentuk dari teguran keras dari pihak Dinas PUPR Propinsi, jelas diduga telah menjadi bentuk konspirasi juga korporasi negatif kedua belah pihak pengusaha dan oknum pejabat berkepentingan”,ucapnya.
Dijelaskan, beberapa hal yang dimaksud merupakan temuan mengenai prosedur administratif dan teknis, antara lain:
1. Perusahaan pemenang tidak dapat menyertakan alat berat pada awal kegiatan (12 Hari sejak ditandatanginya SPK), Hal tersebut merupakan kewajiban serta memiliki sangsi.
2. Kegiatan proyek tidak juga dikerjakan hingga hampir 2 bulan waktu kalender kerja. (Dan tidak menyertakan lengkap informasi pada papan Informasi kegiatan).
3. Adanya kekurangan kuantitas dan kualitas (Volume besi) tidak sesuai dengan spesifikasi konsultan padahal sudah diberikan teguran oleh pihak konsultan.
“Keterlambatan pekerjaan selama 2 bulan yang seharusnya sudah diputus kontrak sepihak oleh pihak dinas semenjak SPK di keluarkan serta ditanda tangani selama 12 hari karena tidak ada kegiatan di lapangan.”tambahnya.
Selain itu perlu diketahui bersama, menurut Erwin Teguh, bahwa perusahaan penyedia barang dan jasa pada proyek kegiatan tersebut merupakan milik putra dari salah satu pejabat berwenang kelembagaan di Provinsi Banten. [Adhsena].

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − ten =

Rekomendasi Berita