by

Ratna Munjiah: Kemandirian dan Kedaulatan Negara Tanpa Asing

Ratna Munjiah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Prabowo telah mengkritik upaya administrasi Jokowi untuk menarik investasi China dan ketergantungannnya kepada ekonomi terbesar Asia itu dalam perdagangan. Prabowo mengatakan Indonesia rentan terhadap serangan dari luar.
Jokowi memajukan permasalahan investasi asing dalam proyek-proyek infrastruktur dengan Indonesia mempertahankan mayoritas kepemilikan. Ia mengutip keberhasilan pemerintah dalam mendapatkan kontrol mayoritas dari pertambangan tembaga dan emas GRASBERG DRI Freeport-McMoran Inc.
“Anggaran kita terbatas kita tentu mengundang investment untuk investasi di Indonesia, dalam hal menyangkut kedaulatan tidak akan kita memberikan satu centimeter kedaulatan kita kepada yang lain,” ujar Jokowi.” Ini sesuatu yang berbeda. Ini Invest yang dilakukan oleh perusahaan bukan sebagai negara.”
Prabowo yang telah berjanji untuk memangkas pajak perusahaan dan perorangan untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi, mengulang kembali janjinya untuk menghentikan impor pangan jika terpilih. Dia juga menyalahkan kesalahan penanganan ekonomi oleh Jokowi sehingga menyebabkan tumpukan hutang dan mata uang yang lemah.
“kita ini tidak terlalu dihormati di ASEAN karena mereka tahu, kita ini negara utang banyak, mata uang lemah, impor makan,” ujar Prabowo. ”Negara agraris tapi impor makan, luar biasa.” 
Jokowi diperkirakan akan memenangkan periode kedua selama lima tahun seiring ia memiliki tingkat persetujuan mencapai 70 persen, menurut jajak pendapat yang ditunjukkan oleh Pusat Straegis dan Kajian Internasional minggu ini. (matamata politik,31/3/2019)
Menyaksikan debat tersebut maka kita dapat menilai bahwa saat ini yang diberikan antara kedua calon sepertinya saling serang janji, entah siapakah nantinya yang akan terpilih dan jika terpilih benarkah programnya akan terlaksana dengan baik. 
Jika kita belajar dari pengalaman sebelumnya sepertinya apa yang dihadirkan hanya berupa janji-janji manis. Selalu berulang pada saat menghadapi pilpres tersebut, semua pun tak luput dari diterapkannya sistem kapitalis.
Dalam pemilu 2019, tidak ada satu partai pun yang memandang bahwa sistem ekonomi kapitalis sebagai problem yang membuat rakyat menderita. Siapapun yang menganalisis kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang terlibat dalam proses pemilu tahun ini akan memahami bahwa kemungkinan campur tangan asing secara politik dan ekonomi semakin besar. Khususnya jaringan Tongkok perantauan (Overseas China) yang berkolaborasi dengan jaringan AS di Indonesia.
Sistem neoliberal kapitalis yang dianut negara kita telah menjadi jalan perampokan bagi kekayaan alam Indonesia. Privatisasi dengan alasan investasi asing dan pasar bebas telah merampas kekayaan tambang minyak, emas, batu bara, hutan dan air yang sesungguhnya adalah milik rakyat. Kekayaan alam yang seharusnya merupakan berkah bagi rakyat banyak dirampok oleh perusahaan swasta nasional maupun asing untuk kepentingan segelintir orang.
Hal ini tentu sangat berlawanan dalam sistem Islam. Islam mengatur sistem penanaman investasi asing  yakni dengan tidak diperbolehkannya investor asing melakukan investasi dalam bidang yang strategis. Sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat. Hal ini jelas haram, sebab bisa menjadi wasilah (sarana) bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim.
Allah SWT berfirman”..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.”(QS.An-Nisa:141).
Kaidah syariat juga menyatakan: Al washilatu ilal haram, muharramah ( segala perantara yang mengantarkan kepada keharaman, hukumnya juga haram).
Ada kaidah syariah al ashlu fil madhaarut tahriim (segala sesuatu yang membahayakan, hukumnya haram). Oleh karena itu, berinvestasi dalam bisnis yang membahayakan jelas haram. 
Kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sistem politik Islam. Dimana seharusnya tugas dan peran penguasa dalam Islam adalah melakukan ri’ayah asy-sy’un al-ummah (mengelola urusan umat). 
Negara tidak boleh menyerahkan aset-aset negeri kepada asing maupun aseng yang menyebabkan mereka menjajah umat. Negara pun tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan umat.
“Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya,” (HR al- Bukhari dan Muslim).
Penerapan sistem ekonomi Islam dalam mengelola kekayaan dan perekonomian negara mampu menyediakan sumber dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, termaksud pembangunan infrastruktur. 
Dengan itu semua dampak buruk akibat utang  termaksud serbuan tenaga asing dan intervensi asing bisa dihilangkan. Kemandirian dalam negeri pun bisa diwujudkan sebab liberalisasi yang menyebabkan ketergantungan tidak akan terjadi. 
Prioritas dan mekanisme alokasi anggaran dan belanja dalam pemerintahan Islam sangat mampu menghindari investasi. 
Secara ekonomi, sistem Islam akan membebaskan dirinya dari ekonomi berbasis riba yang telah melumpuhkan baik individu maupun negara-negara dengan utang besar dan telah memaksa proporsi besar dari PDB negara-negara itu dibelanjakan untuk membayar hutang. 
Pendapatan dari sumber daya seperti minyak, batu bara dan gas yang dipandang sebagai milik publik menurut Islam dilarang diprivatisasi. SDA hanya akan digunakan untuk menigkatkan standar hidup warga negara dan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur negara, bukannya dijual kepada individu atau perusahaan asing. 
Sistem Islam akan mampu memotong garis ketergantungan pada bantuan asing dan memanfaatkan kekayaan kolosan dan sumber daya yang kaya untuk mempromosikan kemandirian negara.
Sistem keuangannya didasarkan pada prinsip-prisip keuangan yang sehat seperti penerapan standar emas dan perdagangan aset yang nyata dari pada penerapan saham dan ekonomi yang spekulatif dan akan memberikan model teladan kemajuan ekonomi dan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam krisis global saat ini.
Oleh karena itu, sudah seharusnya negara kita mengganti sistem kapitalis kepada sistem Islam agar seluruh problematika kehidupan diselesaikan dengan baik. Sudah seharusnya sistem ini dicampakkan dan kembali kepada sistem Islam. 
Hanya Islamlah satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SWT karena dibangun di atas ketakwaan. Wallahua’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita