by

Ratu Himmatun Nazhifah: Pemilu Tergila Ala Demokrasi

 Ratu Himmatun Nazhifah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilu 2019 layak disebut sebagai pesta demokrasi ‘tergila’ sepanjang masa. Pemilu 2019 yang menyatukan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislative secara bersamaan bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai polemic muncul menyertai proses pelaksanaan pemungutan suara. 
Mulai dari masalah logistik seperti rusaknya ribuan surat suara di berbagai daerah akibat sobek atau yang tercoblos lebih dulu, dan kotak suara yang rusak karena berbahan kardus yang mudah rapuh terkena air dan sobek, pemberian hak pilih kepada orang gila, dan masalah yang paling memilukan adalah terus meningkatnya jumlah korban jiwa pemilu 2019 yang berguguran akibat kelelahan, kecelakaan bahkan bunuh diri yang diakibatkan banyaknya kertas suara berimbas pada lamanya proses penghitungan suara serta upaya totalitas untuk mengawal pemilu agar tidak terjadi kecurangan.
“Jumlah penyelenggara pemilu wafat 412, sakit 3.658. Total 4.070 tertimpa musibah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Jumat, di laman Kompas.com. Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tidak hanya itu, pihak aparat keamanan juga turut menjadi “korban” pemilu (Jawapos.com).
Dari data di atas, jumlah kematian dan kesakitan tersebut sangatlah mengejutkan. Hanya untuk memilih pemimpin saja, banyak tumbal yang harus dikorbankan dalam pesta demokrasi. Pantas jika pemilu 2019 dikatakan ‘pesta demokrasi tergila’. Dan ini menjadi alarm bagi seluruh masyarakat untuk tidak mengulangi hal yang sama. Haruskah membayar dengan ‘harga mahal’ berupa waktu, uang serta ratusan nyawa untuk demokrasi? Padahal yang diberikan demokrasi tidaklah seindah yang diangankan. Apalagi kematian para korban diakibatkan karena lelahnya mereka menjaga surat suara dari kecurangan. Sedangkan hasil yang didapatkan dari ‘pesta demokrasi’ akankah membayar ‘perjuangan’ mereka?
Sudah beberapa kali negeri ini berganti pemimpin dalam system demokrasi, tapi tidak pernah ada perubahan apapun kecuali untuk sebagain kecil orang, yakni para pengusaha yang semakin mencengkram kekayaan alam Indonesia. Terlebih pada bulan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya film documenter ‘Sexy Killer’, membongkar fakta yang terjadi selama ini. Pengusaha yang menjabat sebagai penguasa. Penguasa yang selama ini memegang kendali kekayaan Indonesia ternyata mengeruknya demi kepentingan perut sendiri. Tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi SDA ini. Sudah jelas dan pasti yang menjadi tumbal adalah rakyatnya sendiri. Padahal para penguasa itu adalah ‘pilihan terbaik’ rakyat dari hasil suara terbanyak sebagai asas demokrasi. 
Rakyat seharusnya melakukan muhasabah atas keadaan yang terjadi selama ini. Mereka selalu antusias memilih pemimpin yang ‘terbaik’ versi demokrasi tanpa berpikir ulang akankah demokrasi memberikan pemimpin yang terbaik?
Demokrasi hanyalah system yang menipu. Sudah terbukti boroknya. Janji-janji yang ada di dalam sistem demokrasi hanyalah isapan jempol semata. Memimpikan kesejahteraan dan kemakmuran dalam system ini adalah kemustahilan. Haruskah mempertahankannya lagi setelah banyak harga yang sudah dibayarkan demi keborokan sistem demokrasi?
Sudah saaatnya kita mencari solusi yang solutif dan sistemik. Agar bisa berlepas diri dari system demokrasi yang mahal, rusak dan merusak ini. Jika kita lihat beberapa system di dunia, maka yang menawarkan solusi yang solutif dan sistemik hanyalah system islam. System islam adalah system yang sudah membuktikan keberhasilannya pada sejarah selama ±13 abad. Dalam tujuan diterapkannya system islam terdapat 5 poin mendasar: (1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hifzh al-mal). (Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah)
Kelima tujuan system islam di atas bukanlah omong kosong layaknya janji-janji dalam demokrasi. Bukti yang paling nyata adalah sejarah. Berbeda dengan demokrasi, yang justru tidak mampu menjaga kelima hal poin mendasar di dalam kehidupan bernegara. Dalam hal pemilihan pemimpin saja sudah mengorbankan banyak poin, terutama jiwa dan harta. Maka seharusnya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk demokrasi yang rusak dan menggantinya dengan system islam yang sudah terbukti proteksinya.[]

Comment

Rekomendasi Berita