 |
| Foto: Nicholas/radarindonesianews.com |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Memasuki tahun 2017, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan laut yang memberikan
manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan telah mencanangkan visi
untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasis kepentingan nasional.
Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan laut yang memberikan
manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan telah mencanangkan visi
untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasis kepentingan nasional.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut,
Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST mengatakan Visi yang
diimplementasikan melalui tiga (3) pilar utama, yakni kedaulatan
(sovereignity), keberlanjutan (suistainablility), dan kesejahteraan (properity). Ini dikatakannya saat jumpa pers di hadapan awak media di Gd. Minabahari
3 Jakarta Pusat, Selasa (10/1) 2017 mengenai refleksi 2016 &
Outlook 2017 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, di Jakarta.
Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST mengatakan Visi yang
diimplementasikan melalui tiga (3) pilar utama, yakni kedaulatan
(sovereignity), keberlanjutan (suistainablility), dan kesejahteraan (properity). Ini dikatakannya saat jumpa pers di hadapan awak media di Gd. Minabahari
3 Jakarta Pusat, Selasa (10/1) 2017 mengenai refleksi 2016 &
Outlook 2017 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, di Jakarta.
Sejauh
ini KKP melalui Ditjen PRL telah melakukan pembakuan nama pulau sampai
dengan tahun 2016, sebanyak 14.576 pulau (berasal dari jumlah pulau awal
13.466 pulau ditambah yang diverifikasi sebanyak 357 pulau pada 2015,
dan 749 pulau pada 2016 lalu.”Tahun 2017 kegiatan validasi an
verifikasi diharuskan selesai dilaksanakan dan didaftarkan ke PBB
melalui sidang UN Group Of Expert on Geographical Names (UNGEGN) di New
York, Amerika pada Agustus 2017 nanti,” demikian ungkap Dirjen
Pengelolaan Ruang Laut.
ini KKP melalui Ditjen PRL telah melakukan pembakuan nama pulau sampai
dengan tahun 2016, sebanyak 14.576 pulau (berasal dari jumlah pulau awal
13.466 pulau ditambah yang diverifikasi sebanyak 357 pulau pada 2015,
dan 749 pulau pada 2016 lalu.”Tahun 2017 kegiatan validasi an
verifikasi diharuskan selesai dilaksanakan dan didaftarkan ke PBB
melalui sidang UN Group Of Expert on Geographical Names (UNGEGN) di New
York, Amerika pada Agustus 2017 nanti,” demikian ungkap Dirjen
Pengelolaan Ruang Laut.
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara berkelanjutan merupakan keharusan, Dirjen PRL sangat
fokus akan visi tersebut, dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir
dan konservasi pula.
perikanan secara berkelanjutan merupakan keharusan, Dirjen PRL sangat
fokus akan visi tersebut, dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir
dan konservasi pula.
“Dalam Rehabilitasi kawasan pesisir Ditjen PRL pada
2016 telah menanam 496.930 batang Mangrove di 8 Kabupaten/Kota, 33.000
batang vegetasi padi di pantai di 5 Kabupaten/Kota dengan Enam (6)
kelompok masyarakat dan pembangunan 10.000 m sabuk pantai di 5
kabupaten/kota sepanjang pesisir utara jawa,” tukas Brahmantya.
2016 telah menanam 496.930 batang Mangrove di 8 Kabupaten/Kota, 33.000
batang vegetasi padi di pantai di 5 Kabupaten/Kota dengan Enam (6)
kelompok masyarakat dan pembangunan 10.000 m sabuk pantai di 5
kabupaten/kota sepanjang pesisir utara jawa,” tukas Brahmantya.
Target
kawasan konservasi perairan sebanyak 20 juta Ha pada tahun 2020 yang
telah dicanangkan, hingga 2016 secara keseluruhan sudah mencapai 17,9
juta Ha Kawasan Konservasi dari target 17,1 juta Ha. Sedangkan
penambahan luas kawasan konservasi tahun 2016 mencapai 1.014.461 Ha,”
imbuhnya.
kawasan konservasi perairan sebanyak 20 juta Ha pada tahun 2020 yang
telah dicanangkan, hingga 2016 secara keseluruhan sudah mencapai 17,9
juta Ha Kawasan Konservasi dari target 17,1 juta Ha. Sedangkan
penambahan luas kawasan konservasi tahun 2016 mencapai 1.014.461 Ha,”
imbuhnya.
“Demi menjamin stok garam nasional, KKP telah membangun enam
(6) unit gudang garam nasional dengan kapasitas 20.000 ton dan pada
tahun 2017 dicanangkan akan dibangun 6 unit gudang.”Gudang tersebut
telah ditetapkan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dan dikelola oleh
Koperasi bekerjasama dengan PT Garam,” jelasnya.
(6) unit gudang garam nasional dengan kapasitas 20.000 ton dan pada
tahun 2017 dicanangkan akan dibangun 6 unit gudang.”Gudang tersebut
telah ditetapkan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dan dikelola oleh
Koperasi bekerjasama dengan PT Garam,” jelasnya.
“Usulan
supaya dibangun pabrik garam di dua (2) lokasi yakni Madura, dan NTT
(Kupang) yang pengelolaannya diserahkan pada PT Garam,” ujarnya.
supaya dibangun pabrik garam di dua (2) lokasi yakni Madura, dan NTT
(Kupang) yang pengelolaannya diserahkan pada PT Garam,” ujarnya.
Soalnya,
tambahnya, produksi garam rakyat hanya mencapai 4% dari target, sebanyak 144.099
dari 3 juta ton. Sedangkan PT Garam hanya mencapai 6% dari target. Hal
ini dikarenakan adanya siklus anomali cuaca (La Nina) yang menjadikan
Indonesia menjadi kemarau basah sepanjang tahun 2016 ini.
tambahnya, produksi garam rakyat hanya mencapai 4% dari target, sebanyak 144.099
dari 3 juta ton. Sedangkan PT Garam hanya mencapai 6% dari target. Hal
ini dikarenakan adanya siklus anomali cuaca (La Nina) yang menjadikan
Indonesia menjadi kemarau basah sepanjang tahun 2016 ini.
“Memasuki tahun 2017 terdapat berbagai tantangan yang akan dihadapi KKP
dan Ditjen PRL khususnya dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah memberikan tantangan sendiri bagi Dirjen PRL
terkait perubahan pola hubungan tata pemerintahan dalam pengelolaan
dumberdaya kelautan, sebagaimana diketahui pengelolaan sumberdaya
kelautan dibawah 12 mil saat ini dikelola oleh Pemprov,” jelasnya.
dan Ditjen PRL khususnya dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah memberikan tantangan sendiri bagi Dirjen PRL
terkait perubahan pola hubungan tata pemerintahan dalam pengelolaan
dumberdaya kelautan, sebagaimana diketahui pengelolaan sumberdaya
kelautan dibawah 12 mil saat ini dikelola oleh Pemprov,” jelasnya.
Selain
itu, lanjutnya, pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang awalnya
dibangun secara parsial, saat ini diberi kewenangan penuh dalam
pembangunan dan pengembangannya.[Nicholas]
itu, lanjutnya, pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang awalnya
dibangun secara parsial, saat ini diberi kewenangan penuh dalam
pembangunan dan pengembangannya.[Nicholas]
Comment