by

Rindyanti Septiana S.Hi: Gurita Korupsi Dalam Demokrasi

Rindyanti Septiana S.Hi, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Berbagai cara untuk pemberantasan
korupsi yang selama ini dilakukan bukannya meminimalkan tindak korupsi tetapi
justru perbuatan kriminal tersebut semakin merajalela. Salah satunya terjadi di
Medan, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 sebagai
tersangka suap. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Pujo
Nugroho. Informasi itu didapat dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik
yang dikirim KPK kepada Ketua DPRD Sumut pada 29 Maret 2018. Wakil ketua KPK
Basaria Pandjaitan membenarkan surat itu, detikcom, Jum’at (30/3).

Kemudian baru-baru ini KPK juga
tengah mendalami proses pengajuan anggaran dari sejumlah daerah dan dugaan
pemberian uang di balik proses pengurusan anggaran tersebut kepada pemerintah
melalui Kementerian Keuangan maupun anggota DPR. Untuk mendalami hal tersebut,
penyidik KPK pun memanggil sejumlah kepala daerah yang diduga terkait dalam
kasus dugaan suap ini.

Mereka diantaranya, Wali Kota Dumai,
Zulkifli;Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan;Bupati Seram Bagian Timur, Abdul
Mukti Keliobas;Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman;Bupati Tabanan, Ni Putu Eka
Wiryastuti. Kemudian Bupati Labuhanbatu Utara, Khaerudinsyah Sitorus;Bupati
Lampung Tengah, Mustofa;Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi; dan Bupati Karimun,
Ainur Rafiq.
Penyidik KPK juga memanggil sejumlah
pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah seperti Kabupaten Kampar, Kota
Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, serta Kabupaten Way Kanan, www.cnnindonesia.com,(31/8).

Cacat Bawaan
Demokrasi.
Begitu seringnya KPK menangkapi para
pejabat yang korup, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai khawatir jika KPK
meneruskan operasinya menggeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat
nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah
tertangkap KPK.

Di Indonesia, demokrasi bukan hanya
melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang tidak kompeten, tetapi juga
menghasilkan banyak kepala daerah yang korup. Kita sudah menyelenggarakan empat
kali pemilu dan ratusan pilkada di berbagai daerah, tapi kualitas wakil dan
pemimpinnya tidak mengalami perbaikan. Bahkan, jika melihat indikator korupsi,
kualitasnya semakin parah.

Demokrasi punya cacat bawaan yang
sampai kini sulit diperbaiki. Sejak zaman filsuf Yunani Kuno,cacat bawaan itu
sudah dideteksi. Realitas masyarakat yang terfragmentasi dalam kaya-miskin,
pandai-bodoh, kuat-lemah, menjadi pangkal kelemahan demokrasi. Bahkan standar
baik-buruk dan terpuji-tercela diserahkan pada manusia.

Menurut Plato, demokrasi menjadi
alat kaum tiran yang kaya, pintar dan kuat, untuk memobilisasi massa yang
miskin, bodoh, dan lemah. Demokrasi juga melahirkan politik transaksional,
dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi
yang menentukan benar dan salah. Sementara itu, ketika benar dan salah, sah dan
tidaknya diserahkan kepada rakyat, bukan hukum syara’ (Islam), dampak yang
paling serius adalah tidak adanya patokan yang baku.

Karena itu, salah dan benar, sah dan
tidak itu bisa berubah. Semuanya ditentukan oleh kepentingan. Di sinilah
pangkal lahirnya transaksi-transaksi politik. Akhirnya, tidak ada teman yang
abadi dalam politik tetapi kepentingan abadi.

Islam Mencegah
Korupsi
Cara-cara pemberantasan korupsi yang
selama ini dilakukan telah berjalan, tetapi nyatanya korupsi justru semakin
marak dan merajalela dimana-mana. Itu artinya, cara yang lain, selain Islam
terbukti gagal.

Mengapa gagal, karena pondasinya
rapuh. Berbeda dengan Islam yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan
ketakwaan kepada Allah. Faktor akidah dan ketakwaan kepada Allah ini terbukti
telah membentuk self control, yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap.

Jika mereka mendapatkan apa yang
bukan menjadi hak mereka, segera mereka serahkan kepada negara. Meski tak
seorang pun mengawasi mereka. Karena ada Allah yang Maha Melihat dan
Mendengarkan tingkah laku mereka.

Sementara orang yang telah
dinyatakan sebagai tersangka korupsi lantaran kejahatan yang dilakukannya, maka
sesungguhnya ia telah kehilangan salah satu kriteria yang menjadikannya layak
sebagai pejabat, yaitu adil, tidak fasik. Fasik adalah orang yang melakukan
kejahatan dengan terang-terangan, dan tidak mempunyai rasa malu. Dengan
maraknya korupsi di negeri ini, maka praktik korupsi pun dilakukan dari atas
hingga ke bawah tanpa malu.

Dimana-mana ada korupsi. Bahkan,
lebih tragis lagi, karena praktik korupsi kemudian dilegalkan oleh negara.
Karena itu, para koruptor ini sebenarnya merupakan orang-orang fasik, yang
tidak layak menjadi pejabat publik.

Islam memiliki cara pencegahan atas
tindakan korupsi, yaitu; Pertama,negara Islam memberikan gaji yang memadai
kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi
kebutuhan primer, sekunder hingga tersier mereka. Kedua, dalam pengangkatan
aparaturnya, Negara Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan,
selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang
kuat.

Ketiga, untuk mengetahui, apakah
mereka melakukan korupsi atau tidak, Negara Islam juga menetapkan kebijakan
perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang
tidak masuk akal, maka Negara Islam bisa mengambilnya.

Keempat, Negara Islam juga menetapkan
hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan,
penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Inilah cara yang
dilakukan oleh Islam untuk mencegah korupsi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh
Khalifah Umar bin Khatthab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para
pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif,
setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan
untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin
Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Berdasarkan laporannya, Umar
kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain), Amru bin Ash
(Gubernur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubernur Mesir), Nafi’ bin Amr al-Khuzai
(Gubernur Makkah), dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para
pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan.

Dan
dapat dipastikan bahwa Anggaran Belanja Negara Islam untuk pembangunan daerah
sesuai kebutuhan, bukan karena potensi kekayaan daerah. Sudah selayaknya kita
mengharapkan dan merindukan hidup dalam pengurusan sistem Islam, yang memilki
cara dan solusi yang efesien dalam pencegahan korupsi bukan demokrasi.[]



Penulis adalah Pembina Forum Muslimah Cinta Islam


Comment

Rekomendasi Berita