by

Risnawati, STP*: Pajak Dipungut, Rakyat Dijerat dan Negara Digugat

Risnawati, STP
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan pajak hingga akhir Mei 2019 sebesar Rp. 496, 6 triliun. Realisasi ini baru 31, 48 % dari target dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp.1.577,6 triliun.
Bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018, realisasi pajak Mei 2019 hanya tumbnuh 2,4 %. Tahun lalu penerimaan pajak mencapai Rp.484, 9 triliun.
Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati mengakui, pertumbuhan tersebut berkategori rendah, lantaran jauh dibawah laju pertumbuhan pada bulan Mei 2018 yang mampu tumbuh double digit.
“Pendapatan pajak termasuk dari migas tumbuh 2,4 %, itu sangat rendah dibanding tahun lalu yang tumbuh hingga 14,2 %”, katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/6/2019)
Kapitalisme Akar Masalahnya
Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber utama penerimaan Negara diperoleh dari pajak dan utang. Di luar dari sumber penerimaan tersebut, pendapatan Negara juga diperoleh dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakkan uang kertas, dan hadiah (hibah).
Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda.
Penerapan pajak di berbagai baarang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa Negara tentu akan berdampak besar bila Negara mengalami krisis ekonomi. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tetapi menutupi deficit anggaran Negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi Negara mengalami defisit keuangan. Maka langkah logis yang diambil oleh Negara pengemban kapitalisme adalah dengan berutang. Di samping itu Negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.
Sistem ekonomi kapitalisme tidak memiliki sumber penerimaan dan pemilikan umumkarena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu dan pemilikan Negara. Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik Negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar. Tidak aneh jika kekayaan alam seperti migas, barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir korporat dan elit penguasa. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki kekayaan tersebut seperti pertambangan. 
Bahkan rakyat menganggap mustahil jika suatu Negara bisa berjalan tanpa pungutan pajak. Ungkapan seperti itu tidak akan dilontarkan jika kita paham bahwa ternyata ada sebuah system Negara yang justru menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, namun pajak hanya dipungut ketika kondisi Negara benar-benar dalam keadaan darurat keuangan yang biasanya terjadi ketika musim paceklik/kekeringan atau ketika sedang tejadi perang. Inilah sistem Islam, yang telah diterapkan selama 1300 tahun lamanya dan telah menguasai 2/3 dunia namun tanpa membebankan pungutan pajak pada rakyatnya.
Islam Menuntaskan Masalah Pajak
Pajak dalam islam adalah jalan terakhir apabila Baitul Mal benar-benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, pajak diberlakukan atas kaum muslimin saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma’ruf. 
Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan Baitul Mal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Dalam Islam pajak diterapkan atas individu (Jizyah dan pajak atas kaum muslimin), tanah kharaj, cukai atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagan kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. 
Jika ekonomi kapitalisme hanya memiliki pajak sebagai sumber utama penerimaannegara, maka hal ini berbeda dengan system ekonomi Islam. Masih ada dua sumber penerimaan pajak, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah: pertama, fasilitas atau sarana umum yang tidak ada pada suatu negeri/komunitas akan menyebabkanbanyak orang bersengketauntuk mwncarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum. Kedua, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak, dan gas bumi, emas, logam mulialainnya, timah, nikel, beri, uranium, batu bara, dll. Ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannyamenghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai dan danau.
Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi Negara. Dengan bertanggungjawab atas pengelolaannya secara mandiri. 
Menjadikan pajak sebagai sumber utama devisa Negara hanya akan membuat rakyat terbebabi. Sudah saatnya negeri ini mengelola kekayaan Negara dengan pengelolaan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni Negara menerapkan sistem Islam dan segera mencampakkan kapitalisme yang terbukti merusak. 
Allah SWT berfirman, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS.Al-A’raf:96)
Karena itu, kita tidak boleh berhenti menyerukan penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaji an-Nubuwwah agar negeri ini mendapat berkah. Wallahu a’lam.[]
*Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kolaka

Comment

Rekomendasi Berita