by

Riyanti: Demokrasi Tempat Nyaman Bagi Tumbuhnya Korupsi

Riyanti
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – “Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal” – Sujiwo Tejo –
Kutipan diatas kiranya sangat patut menggambarkan bagaimana komedi politik demokrasi di Indonesia sejak dulu hingga kini. Korupsi menjadi budaya yang sangat terkenal dan sulit ditumpaskan. 
Baru-baru ini, warga Indonesia digemparkan dengan sebuah pemberitaan yang tersebar di media baik Online maupun cetak tentang seorang “Tukang Ralat Do’a” begitu warga net menyebutnya, karena aksinya meralat do’a KH Maimoen Zubair dalam acara sarang berzikir untuk Indonesia maju.
Romahurmuzy alias Romy yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijerat KPK dalam kasus korupsi. (wartakotalive.com)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan ketua umum PPP Romahurmuziy terjaring dalam tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur, Jum’at (15/3/2019) (news.detik.com)
Romi merupakan pejabat yang kesekian kalinya tertangkap oleh KPK dalam kasus korupsi. Setelah sebelumnya banyak pejabat yang terjerat korupsi seperti Setya Novanto mantan ketua DPR sekaligus mantan ketua partai Golkar, Zulkifli Hasan mantan ketua MPR, Anas Urbaningrum mantan ketua umum partai demokrat, Luthfi Hasan Ishak anggota DPR yang juga Presiden Pks, Mantan Menteri Agama RI dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (wartakota.tribunnews.com) dan sederet nama pejabat lainnya yang semakin membuka  kelamnya wajah demokrasi. 
Korupsi adalah teman setia demokrasi. Bagai dua sisi mata uang logam yang tak terpisah oleh waktu. Keduanya akan saling menyertai. Karena hubungan keduanya sangat erat. Ini bukan ilusi, tapi pernyataan yang benar-benar terjadi. Ini adalah sebuah keniscayaan bahwa seperti itulah tabiat sistem yang lahir dari hawa nafsu manusia. Hanya memunculkan kekacauan disegala lini kehidupan.
Hal yang mustahil bagi demokrasi bisa menumpas tuntas korupsi. Menurunkan angkanya mungkin bisa, tapi memberangus itu hal yang impossible alias tidak mungkin. 
Mahalnya biaya demokrasi menjadi pemicu lahirnya para pejabat korup. Menurut Pramono Anung, politisi PDIP, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye minimal Rp. 600 juta hingga 1 miliar, dan tentu bisa lebih besar dari itu. Itu biaya legislatif, bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan oleh calon eksekutif? Mungkin puluhan miliar atau bahkan triliunan. Maka korupsi menjadi jalan satu-satunya untuk menutupi besarnya biaya yang dikeluarkan saat kampanye dan untuk membayar jasa para kapitalis/pemodal. (Choirul Anam, “Cinta Indonesia Rindu Khilafah”)
Selain itu, gaya hidup hedonis menjadi pemicu lahirnya tindakan korup. Slogan demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanya ilusi dan mustahil diterapkan dalam tatanan masyarakat. Yang terjadi sesungguhnya ” Dari konglomerat, oleh konglomerat dan untuk konglomerat”. Lalu bagaimana mereka menyejahterakan rakyat? Sedangkan mereka sendiri disibukkan dengan aktivitas korup untuk menutupi mahalnya biaya ketika kampanye. 
Berpegang teguh pada demokrasi tak akan pernah menyelesaikan kasus korupsi. Karena demokrasi sendiri lah yang melahirkan generasi korup. Miris bukan? Akhirnya harga-harga kebutuhan melambung tinggi, tak peduli rakyat bisa beli atau tidak. Bukannya sejahtera malah sengsara. 
Dalam demokrasi, Politik hanya diartikan sebagai kekuasaan dan kepentingan. Kepentingan segelintir orang. Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Islam mengartikan politik bukan kekuasaan tapi pelayanan (siyasah). Jadi dalam islam politik bukanlah sesuatu yang kotor. Suatu pelayanan merupakan amanah bagi si pelayan. Maka amanah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan. 
Rasulullah saw pernah bersabda kepada Abu Dzar yang meminta jabatan : 
“Sesungguhnya jabatan itu merupakan suatu amanah (titipan). Jabatan itu nanti pada hari kiamat merupakan (sumber) suatu kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambil dengan cara yang benar (haq) dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. (HR. Muslim) 
Hari ini orang berlomba-lomba menduduki kursi kekuasaan/kepemimpinan bukan untuk sebuah pelayanan tapi kepentingan. Ketika kampanye janji-janji manis terus dilemparkan, kesejahteraan rakyat menjadi hal yang wajib disuarakan. Namun fakta membuktikan bahwa ketika kursi sudah diduduki, rakyat ditinggal hingga mati. Ya, begitulah jahatnya demokrasi. 
Pemimpin yang adil, yang amanah hanya lahir dari rahim sistem Islam yaitu ketika ditegakkannya khilafah. Sudah terbukti selama 13 abad lamanya khilafah mampu menyejahterakan rakyat di 2/3 dunia. Korupsi tak mungkin terjadi, karena dalam Islam korupsi merupakan aktivitas mencuri, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Berbeda dengan demokrasi, tak ada hukuman yang pasti untuk menindak kasus korupsi. Setiap pelaku dihukum berbeda tergantung siapa dan punya jabatan apa. Miris. Maka kembali kepada sistem Islam adalah solusi hakiki menuntaskan korupsi. Menyelesaikan korupsi dengan demokrasi adalah ilusi.Wallahu’alam bishowab.[]

Penulis adalah Mahasiswi, Korwil. Back To Muslim Identity Community, Banten

Comment

Rekomendasi Berita