by

Soal Pernyataan Kapolda Jabar, Bambang Widodo Umar: Kumaha Eta’ Jangan Kebablasan Kang

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan terkait perseteruan antara FPI dengan GMBI dinilai tak netral dan kebablasan dari tugas pokok dan fungsinya selaku penegak hukum dalam hal ini Kepolisian. 
 
Menurut sosiolog hukum sekaligus pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Anton perlu memahami sistem peradilan Civil Law, bahwa selaku penyidik ada rambu-rambu yang diatur undang-undang yang harus dihormati. “Mungkin perlu memahami sistem peradilan civil law- perspektif Eropa kontinental, yang dianut oleh Indonesia, bahwa polisi itu “penyidik” (dulu pembantu jaksa) “bukan hakim,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, dalam kapasitas sebagai Kapolda yang memimpin lembaga penegakkan hukum di bidang penyidikan, semestinya Anton lebih fokus kepada tugas penyidikan. “Polisi harus netral, dia bekerja untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang kuat, saksi-saksi, dan keterangan yang valid,” ucapnya. Bambang menjelaskan, pejabat Polri dalam memberi keterangan kepada publik tidak boleh melakukan evaluasi penilaian. “Dalam memberi keterangan kepada publik “tidak” boleh melakukan evaluasi penilaian. Yang menilai perkara adalah hakim pada saat sidang di pengadilan. Begitu ketentuannya,” tegasnya. 


Sebagaimana diberitakan, Anton Charliyan sebelumnya mengatakan, pihak yang membuat keributan di tanah Sunda akan berhadapan dengan warga Sunda. 
 
“Saya ingatkan. Saya ingatkan dengan baik-baik. Bila membuat keributan di Jawa Barat, akan berhadapan dengan masyarakat Jawa Barat. Bukan dengan saya. Karena masyarakat Jawa Barat sendiri sudah kurang suka. Sudah sakit hati dengan sampurasun. Jangan sampai menyakiti masyarakat Jawa Barat dan orang Sunda untuk kedua kalinya,” ucap Anton.

Anton menambahkan, “Jangan mengusik masyarakat Jawa Barat, karena masyarakat jawa barat cinta damai. Dengan mobilisasi massa, artinya dia (Rizieq) sudah memancing kemarahan masyarakat Jawa Barat,”


Menurut Bambang, dalam UU Kepolisian No 2/2002, tugas utama Polri itu penegak hukum, Bin Kamtibmas, dan pelayan masyarakat. Jadi tidak perlu ikut campur soal “Donald Trump Effect”, karna itu ranah politik. 
 
“Kalau terjadi tindak pidana atau konflik sosial, ya ditangani saja sebaik-baiknya … Wah ayak ayak wae, kumahak eta’, jangan kebablasan kang…” Bambang berseloroh.[Yud/tb]

Comment