by

Sri Ratna Puri: Karhutla Berulang Perlu Jalan Keluar

Sri Ratna Puri

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKART – Walaupun sudah beberapa waktu berlalu. Diberitakan kebakaran hutan di Riau masih belum hilang dan memerlukan perhatian, serta penanganan. (Liputan6.com, 1/02/2019).
Sebagaimana kita ketahui, bahwa Riau adalah salah satu wilayah penghasil minyak sawit Indonesia. Dimana saat ini, kelapa sawit termasuk bahan utama pengembangan teknologi biofuel. Yang nantinya bisa menjadi andalan produksi, untuk bahan bakar minyak yang dapat diperbaharui. 
Namun sayang, keikutsertaan pemerintah dalam agenda hegomoni climate change/EBT yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak swasta, dalam pengelolaan lahan dan hutan gambut di negeri ini. Sehingga mau tidak mau, secara hitung-hitungan ekonomi, perusahaan tidak mau mendapat rugi. Maka wajar, dengan alasan pemaksimalan produksi, menyebabkan kebakaran hutan terus berulang. 
Tentu saja hal ini tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, dampaknya tidak hanya kerusakan lingkungan, melainkan terganggunya kesehatan. Selain itu, tidak sedikit memakan korban kematian dari masyarakat sekitar. Untuk itu, maka harus segera dicari jalan keluar dari permasalahan ini. 
Indonesia dianugrahi tanah yang subur. Harusnya rakyat bisa hidup makmur. Tapi, fakta berbicara lain. Sebagian besar rakyat Indonesia, hidup dengan kondisi memprihatinkan. Terutama masalah keuangan, yang sampai detik ini, masih jauh dari standar kelayakan. 
Penerapan sistem ekonomi kapitalis sebagai aturan, menjadi biang permasalahan. Sesuai dengan asasnya, dimana keuntungan menjadi tujuan. Terlebih, dengan adanya jaminan kebebasan, yang salah satunya adalah kebebasan dalam berkepemilikan. Hal ini, menjadikan semua cara bebas dilakukan, asal ada keuntungan. (Sistem Ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani) 
Berbeda dengan sistem ekonomi dalam Islam. Dimana tidak ada kebebasan dalam masalah kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian. Kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Lahan dan hutan, termasuk dalam wilayah kepemilikan umum, yang pengelolaannya wajib dilakukan hanya oleh negara saja. Bukan swasta. 
Hasilnya nanti, akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Negara tidak boleh mengambil sepeserpun keuntungan. Dengan begitu, rakyat bisa menikmati haknya dan bisa hidup sejahtera. Pengelolaan kepemilikan ini, akan berlangsung terus-menerus. Maka, negara akan menjaganya. Dan dipastikan tidak akan ada pengrusakan, apalagi melakukan pembakaran. Karena jelas, dalam Islam hal itu diharamkan. Wallahu’alam. 
Penulis adalah Penggiat Masyarakat dan Anggota Komunitas Revowriter Bogor dan WCWH 

Comment

Rekomendasi Berita