by

Subaidah S.Pd:* DemokrasiTidak Memberi Perubahan Hakiki

Subaidah S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pesta demokrasi sudah berlalu, rakyat sudah menentukan pilihan. Para peserta pemilu baik calon presiden dan wakilnya serta para calon legislatif tinggal menunggu hasil yang akan diumumkan KPU pada akhir Mei nanti.
Namun sangat disayangkan pada Pemilu 2019 ini banyak didapati kejanggalan, kekacauan bahkan kecurangan. Sebagaimana yang diungkapkan Koordinator Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta, Adjie Rimbawan, Pemilu 2019 merupakan pemilu paling buruk dalam era Reformasi akibat masifnya indikasi ketidakfairan yang dipertontonkan peserta pemilu (harianumum.com).
Kekacauan penyelengaraan pemilihan umum 2019 tampak mulai dari masalah distribusi logistik, kerusakan kotak suara, kekurangan dan kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi KPU mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 bertambah menjadi 554 orang (cnnindonesia.com/9/5/2019).
Demokrasi sungguh menyengsarakan, deretan kekisruhan pesta demokrasi, triliunan rupiah yang dihamburkan untuk memilih presiden dan wakilnya serta dewan legislatif yang akan duduk di kursi DPR pusat maupun daerah. Mengiringi proses demokrasi, semuanya demi harapan baru. Berharap mereka benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, mendengar aspirasi wong cilik, hal ini tidak lain hanya untuk sebuah tujuan yaitu perubahan.
Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu, mulai zaman Soekarno hingga Jokowi. Rakyat menuntut perubahan, akan tetapi jika yang dimaksudkan adalah sekadar perubahan presiden dan anggota legislatif jelas demokrasi menjanjikan itu. Bahkan dalam demokrasi bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang tetap. Hal itu karena sistem dan aturan penentuannya diserahkan pada selera dan akal manusia yang  bisa berubah-ubah. Perubahan yang ditawarkan oleh demokrasi akan dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kepentingan. Dalam konteks ini kepentingan pihak-pihak yang mendominasi proses demokrasilah yang akan menentukan perubahan yang terjadi.
Pesta demokrasi dalam prosesnya membutuhkan biaya mahal. Di sinilah peran para pemodal yang berinvestasi melalui proses demokrasi menjadi sangat menonjol dan menentukan. Ironisnya semua itu selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat karena rakyatlah yang memilih orang-orang yang mewakili mereka. Dengan demikian kepentingan para pemodal demokrasi itulah yang menjadi penentu arah perubahan yang terjadi. Jadi demokrasi memang memberikan perubahan, tetapi bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi memihak kepentingan aktor-aktor demokrasi dan para pemodal yang telah membiayai para peserta pemilu yang telah dipilih rakyat.
Wajar jika dalam demokrasi tidak akan pernah melahirkan perubahan yang hakiki, karena demokrasi buatan manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Hanya sistem Islamlah yang benar-benar bisa membawa perubahan sesuai fitrah manusia.
Demokrasi sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat yaitu ada hak membuat hukum. Itu artinya demokrasi menjadikan rakyat sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah  bagi orang-orang yang yakin?” (TQS al-Maidah: 50).
Jelaslah kepada kita rakyat indonesia, khususnya ummat Islam. Mengapa ummat ini senantiasa mempersoalkan hukum apa yang diberlakukan di dalam masyarakat dan negara. Karena sesungguhnya hukum yang diterapkan menyangkut permasalahan paling mendasar yaitu akidah.
Seorang muslim tidak akan merasakan hidup dalam ketenteraman ketika ia diharuskan mematuhi hukum buatan manusia sedangkan keyakinan Iman-Islamnya menyuruh dirinya agar hanya tunduk kepada hukum dan peraturan yang bersumber dari Allah SWT semata. Bahkan keyakinannya memerintahkan dirinya untuk mengingkari dan tidak memandang hukum buatan manusia sebagai layak dipatuhi. 
Karena itu ummat Islam hendaknya menyadari bahwa tidak ada manusia sempurna yang dapat dan sanggup merumuskan hukum yang adil bagi segenap jenis manusia. Hanya Sang Pencipta manusia yang pasti Maha Adil dan tidak punya kepentingan apapun terhadap hukum yang dibuatnya untuk kemaslahatan segenap umat manusia.
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu…” (TQS al-Maidah: 49).
Jalan untuk mewujudkan perubahan hakiki adalah dengan penerapan Islam secara menyeluruh, dan ini bisa dilakukan melalui thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW. Keberhasilan Rasul bersama para sahabat mewujudkan perubahan hakiki dengan menerapkan Islam secara menyeluruh yang berawal dari Madinah lalu menyebarkan perubahan ke negeri-negeri lainnya cukuplah menjadi bukti. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Sesungguhnya (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. (TQS. al-An’âm: 153).
Dengan demikian, jalan perubahan hakiki itu tidak lain adalah dengan dakwah sesuai thariqah (metode) Rasul SAW. untuk menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah Rasyidah. Wallaahu’a’lam bish showab.[]

Comment

Rekomendasi Berita