by

Taufiq Dwi Kusuma, S.H: Sistem Rekrutmen PPK & Panwascam Pemilu Serentak Perlu Dibenahi

Taufiq Dwi Kusuma, S.H, Direktur Hukum dan Advokasi Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD).[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, KEDIRI – Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum menjadi sorotan khusus dari Lembaga Pemantau pemilu Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) Jawa Timur.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Hukum dan Advokasi Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) Jawa Timur, Taufiq Dwi Kusuma dalam diskusi di internal IViD Jawa Timur mengatakan bahwa saat ini masyarakat sudah apatis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu dapat dilihat dengan sepinya minat masyarakat di daerah Kediri, Gresik, Sumenep untuk menjadi penyelenggara Pemilu, sehingga timbul persoalan dalam hal perekrutan penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Menurut Taufiq Dwi Kusuma, ada beberapa hal yang menyebabkan apatisme masyarakat Kediri yang ditunjukkan dengan sepinya minat masyarakat menjadi penyelenggara Pemilu. Pertama, kata dia, KPUD dan Panwaslu Kabupaten/Kota disinyalir adalah orang titipan. Kedua, KPUD maupun Pengawas Pemilu Kabupaten lebih sering ribut persoalan anggaran untuk melakukan rekruitmen. Ketiga, soal sistem atau aturan baru yang justru mempersulit proses rekruitmen. Misalnya, PPS direkrut oleh KPUD dan PPL direkrut panwaslu Kabupaten. Kemudian soal panwascam dipilih berdasarkan pesanan.

“Jadi seharusnya KPUD maupun Panwaslukab melakukan inovasi untuk mengantisipasi persoalan tersebut, misalnya menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Universitas. Kemudian, sistem rekrutmen dilakukan oleh tim independen yang diisi oleh beberapa unsur kelompok masyarakat yang faham tentang kepemiluan dan demokrasi “. Kata Taufiq Dwi Kusuma.


Hal ini lanjut Taufiq, bertujuan agar proses rekrutmen bisa menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkwalitas dan berintegritas serta menghindari praktek KKN dalam proses rekrutmen. Karena sangat dimungkinkan indikasi titipan dari unsur Pemerintah Daerah, misalnya Camat, Kepala dinas maupun ormas lain yang mmpunyai kepentingan tersendiri, dan bahkan bisa dimungkinkan dilakukan oleh oknum-oknum dari Parpol.

“Misalnya di tingkat komisioner KPUD maupun Panwaslu itu ada yang backgroundnya merah, hijau, kuning dan biru. Tentunya mereka akan membawa atau merekrut berdasarkan backgroundnya komisioner. Bahkan saya mendengar dalam proses rekrutmen PPK dan Panwascam di pilih berdasarkan wilayah tempat asal (wilayah tugas komisioner) dan organisasi yang pernah diikuti oleh komisioner dengan dalih sumbangsih dari alumni”. Ungkapnya. 


Apa yang disampaikan oleh Direktur Hukum dan Advokasi Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi KPU dan Bawaslu RI untuk membenahi sistem rekrutmen.

“Semoga saja apa yang saya sampaikan bisa memberi masukan kepada KPU dan Bawaslu RI,” pungkasnya.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 3 =

Rekomendasi Berita