RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA JAKARTA — Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Bachtiar Nasir menyebut munculnya wacana pembentukan koalisi pertahanan negara-negara Muslim yang disebut sebagai “Islamic NATO”.
Gagasan itu, menurut dia, mulai berkembang di kalangan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan UBN dalam program Breaking News tvOne pada Senin, 11 Mei 2026. Ia mengatakan koalisi itu digagas oleh Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir sebagai bentuk penguatan kerja sama strategis dan pertahanan dunia Islam.
“Ini sebuah harapan yang digagas oleh Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir. Koalisi pertahanan baru ini paling potensial dan berkembang cepat di 2026,” kata UBN.
Menurut dia, bentuk kerja sama yang selama ini telah berjalan secara resmi adalah Islamic Military Counter Terrorism Coalition yang dibentuk pada Desember 2015 di Riyadh oleh Arab Saudi. Koalisi tersebut, kata dia, beranggotakan 43 negara dari total 57 anggota OKI dengan fokus pada penanggulangan terorisme dan ekstremisme.
Meski demikian, UBN menilai IMCTC belum dapat disebut sebagai pakta pertahanan penuh seperti NATO karena belum memiliki klausul pertahanan kolektif.
“Belum ada klausul serangan terhadap satu sama dengan serangan terhadap semua. Tetapi harapannya bisa menuju ke sana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kekuatan koalisi itu dinilai bertumpu pada kombinasi pengaruh politik, militer, ekonomi, dan teknologi dari negara-negara penggagas.
Arab Saudi disebut memiliki kekuatan pendanaan dan pengaruh di kawasan Teluk, Pakistan mempunyai kapasitas militer dan nuklir, Turki unggul dalam teknologi pertahanan terutama drone, sedangkan Mesir memiliki kekuatan militer terbesar di dunia Arab serta posisi strategis di Terusan Suez.
UBN juga menyinggung pembahasan Strategic Mutual Defense Agreement antara Arab Saudi dan Pakistan sejak September 2025 yang dinilai mulai mengarah pada konsep pertahanan kolektif.
Selain isu pertahanan, ia mengatakan forum tersebut juga membahas pengembangan industri militer, latihan gabungan, dan kerja sama intelijen.
Menurut dia, tujuan utamanya ialah menciptakan keseimbangan baru di kawasan Timur Tengah.
“Koalisi ini diharapkan menjadi penyeimbang pengaruh Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sekaligus mengisi kekosongan keamanan regional,” kata UBN.
Ia menambahkan, pembentukan kekuatan baru negara-negara Muslim itu juga diperkirakan berdampak pada stabilitas ekonomi dan energi kawasan, termasuk pasokan minyak bagi Indonesia.
Menurut dia, koalisi tersebut berpotensi lebih vokal dalam mendukung perjuangan Palestina dan mendorong gencatan senjata di Gaza.
Dari perspektif Indonesia, UBN menilai situasi itu dapat menjadi peluang diplomatik bagi pemerintah untuk mengambil peran lebih strategis di tingkat dunia Islam.
“Indonesia sebagai salah satu anggota OIC terbesar punya peluang ikut serta atau menjadi mediator,” ujarnya.[]
Comment