by

Utang Lagi Utang Lagi, Rakyat Sejahtera?

-Opini-34 views

 

 

Oleh : Mutiara Aini, Pegiat Literasi

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA —  Dengan dalih demi rakyat dan untuk rakyat utang terus diopinikan. Publik  makin bertanya tanya bahkan muak karena dalih dan alasan tersebut bagai jauh panggang dari api, tanpa ada bukti menyejahterakan rakyat yang kian terpuruk.

Menkeu sepertinya sudah kehabisan akal untuk mencari solusi dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi di tengah pandemi. Maka, ia menyatakan bahwa utang salah satu instrumen dalam kaitan menyelamatkan rakyat dan perekonomian terlebih di masa pandemi.

Utang pemerintah yang melonjak hingga menyentuh angka di kisaran Rp6.600 triliun. Menurut dia, pemerintah tidak punya pilihan lain selain menambah utang karena harus menyelamatkan ekonomi di tengah serangan pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam podcast Endgame di kanal YouTube Gita Wirjawan berjudul “Sri Mulyani: Bijak & Inovatif Kelola Fiskal” dengan  122 ribu viewer plus  5,9 ribu like.

Posisi utang pemerintah hingga akhir Agustus 2021 sebagaimana dikutip rmol.id, Sabtu (11/12/2021), tembus hingga Rp6.625 triliun atau setara 40,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan utang tersebut disumbang dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 80,1 triliun dan utang SBN valuta asing yang justru turun Rp 15,42 triliun.

Dalam interval masa satu tahun ini pemerintah telah membayar utang pokok sebesar Rp400 triliun berikut bunga sebesar Rp370 triliun dengan total Rp770 triliun. Kondisi ini memberi dampak dan beban ekonomi dalam negeri hingga berjalan sempoyongan.

Cina sebagai pemberi utang (Creditor) mendapat banyak kritik dari sejumlah ekonom berbagai negara terkait utang yang membebani banyak negara termasuk indonessia. Namun, kritik tersebut tak menghentikan langkah negeri tirai bambu itu untuk terus mengalirkan pinjaman melalu program unggulan yang disebut One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). Untuk hal ini, bahkan lembaga keuangan Cina telah menyediakan lebih dari US$440 miliar dalam pendanaan proyek BRI.

Menelaah Pinjaman Utang Cina

No free lunch. Begitu bunyi slogan yang kerap kita dengar dalam dunia kapitalisme. Ini berlaku dalam setiap bentuk kebijakan dan transaksi ekonomi kapitalistik termasuk Cina tentunya.

Sebagai contoh, kita bisa menelaah dan mengambil pelajaran penting terhadap dampak kebijakan pinjaman utang luar negeri terhadap Sri Lanka sebagai debitor. Karena tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk melunasi utang, Sri Lanka  harus meyerahkan pelabuhan strategis ke Beijing pada 2017. Hal itu disebabkan Sri Lanka tak mampu melunasi utangnya kepada perusahaan-perusahaan Cina. Cina pun sengaja memberikan pinjaman super besar agar negara debitor tidak mampu bayar. Fenomena inilah yang disebut diplomasi perangkap utang.

Negara yang melakukan pinjaman atau berutang ke Cina dipaksa menandatangani wilayah nasional atau membuat konsesi, sebagai salah satu syarat saat mereka, para debitor tidak dapat memenuhi kewajiban.

Esensi utang dalam konsep islam

Meminjam ungkapan Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam, bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi negeri Islam.

“Utang merupakan jalan menjajah suatu negara. Utang tidak menghasilkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan pada negara yang berutang. Walaupun utang tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif, maka cara pembiayaan demikian adalah berbahaya,”

Karenanya, ia menyatakan, butuh revolusi politik dan ekonomi untuk memiliki sistem keuangan yang kokoh.

 

Utang Alat Penjajahan Gaya Baru

Negeri sekuler yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi kapitalis -liberal akan terus melanggengkan intervensi dan okupasi lewat berbagai kebijakannya. Salah satu kebijakan dalam ekonomi yakni mengandalkan utang ribawi untuk pembangunan negeri.

Utang seperti ini jelas hukumnya haram, karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’. Kedaulatan negara pun akan terancam. Bahkan dengan utang, asing pun mudah mencaplok SDA dan negara.

Islam Tuntaskan Masalah Utang

Semestinya para penguasa negeri muslim yang melakukan utang ribawi mengingat apa yang difirmankan Allah Swt, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al- Baqarah: 275).

Publik mengetahui bahwa jeratan utang dapat mengancam kemandirian negeri. Namun mengapa utang tetap dijadikan pilihan sebagai solusi ekonomi dalam kondisi krisis? Kekuatan ekonomi negeri semakin ‘terjerat’ dalam skenario utang jangka panjang. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan.

Publik tentu bertanya-tanya, mengapa utang menggunung, tapi pemerintah tak pernah menjelaskan pada masyarakat setiap aliran distribusi dari utang yang diproduksi?

Semestinya kemenkeu terbuka kepada masyarakat soal aliran utang yang ditambah setiap tahunnya. Baik dari pinjaman atau penerbitan obligasi pemerintah dalam dan luar negeri demi menjaga transparansi dan akuntabilitas  tata kelola ekonomi.

Bahaya ideologis dan politis di balik utang yang terus ditumbuh-suburkan kapitalisme harus dihindari. Menyelamatkan rakyat bukan hanya melalui utang melainkan dengan menerapkan syariah dan implementasi aturan islam secara menyeluruh baik dalam konteks ekonomi maupun negara. Hanya konsep islam saja yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan memberi keadilan plus kesejahteraan kepada rakyat. Wallahu àlam bisshowab.[]

Comment

Rekomendasi Berita