by

Aisy Mujahidah Ummu Azzam: Freeport, Kepemilikan Yang Tertukar

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beberapa waktu lalu Indonesia di kejutkan dengan kebijakan
pemerintah yang membayar UU$ 3,85 Miliar untuk kuasai Freeport.
“PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan  McMoran Inc telah meneken pokok-pokok
kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia
(PTFI). Dalam kesepakatan ini Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport
Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak
nasional.
Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar
USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport
Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama,
yang memiliki 9,36 persen saham di Freport Indonesia”. (Liputan6.com)
Saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia atas kebijakan
tersebut.
“Indonesia sedang disorot dunia. Kali ini berkat
langkah serius yang diambil Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai
51 persen saham Freeport”. (Liputan6.com)
• Siapa Yang Harus Mengelola Tambang Freeport?
Dalam sistem kapitalis, kekayaan alam termasuk tambang
Freeport mesti di kelola oleh individu atau perusahaan swasta. Karena merupakan
ciri utama sistem ekonomi kapitalis dimana kepemilikan Individu atas alat-alat
produksi dan distribusi dalam rangka mencapai keuntungan yang besar. Dan dalam
kondisi-kondisi yang sangat konpetatif perusahaan milik swasta merupakan elemen
paling pokok kapitalis.
Maraknya bisnis tambang dan migas serta menyerahkan sumber
kekayaan alam kepada asing merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme di
negeri ini. Negara berhak menentukan kontrak pemberian konsesi kekayaan alam
kepada swasta dan asing, dan itu dilegalkan dalam UU. Tentang Penanaman Modal
Asing (PMA) itu tertuang dalam UU Nomo 1 Tahun 1967. Dalam sistem Demokrasi
manusia berhak membuat hukum.
Sehiingga perusahaan-perusahaan asing dengan mudah menguasai
dan menjajah Sumber Daya Alam negeri ini. Sehingga untuk menguasai kembali
kekayaan alam yang merupakan milik negeri ini pun kita harus membayar UU$ 3,85
Miliar. Inilah ironi hidup di sistem kapitalisme yang berkuasa yang mempunyai
modal baik individu negeri maupun asing.
Lepasnya kepemilikan SDA Indonesia ke tangan asing sebab
penjajahan kapitalis yang memaksakan aturan neolib pada pemimpin negeri ini,
dan selama sistem ini bercokol, kondisi tidak akan berubah. Ini bertolak
belakang dengan prinsip pasal 33.
Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi;
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,
ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Islam Mengatur Pengelolaan SDA
Dalam pandangan Islam, kekayaan alam seperti tambang
Freeport dan Migas merupakan harta kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup
orang banyak (Masyarakat) harus dikelola oleh negara. Negara mewakili rakyat
melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport ini serta mengelola
hasilnya. Negara tidak di boleh memiliki atau menguasainya.
Rasulullah saw bersabda :
« الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ
وَالنَّارِ» (رواه أحمد)
“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan
api” (H.R. Ahmad).
Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:
« النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ » (رواه
أبو عبيد)
“Orang-orang (Masyarakat) bersekutu dalam hal; air, padang
gembalaan dan api”(H.R. Abu ‘Ubaid).
Hadits ini juga menegaskan bahwa yang termasuk harta milik
umum yang menguasai hajat hidup orang banyak (Masyarakat) adalah semua kekayaan
alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk mengeksploitasinya.
Semua hasil di kembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan bisa berupa;
pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, listrik, air, transportasi, dan
semisal dari pada itu.
Keharusan pengelolaan tambang Freeport, statusnya sama
seperti tambang garam yang pernah diberikan kepada sahabat Abyadh bin Hammal.
Rasulullah saw pada waktu itu sebagai hakim (kepala negara) mengambil kebijakan
untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Muzani. Namun beliau
segera diingatkan oleh seorang sahabat,
” Wahai Rasulullah, tahukah anda, apa yang telah anda
berikan kepada dia? Sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air
mengalir (ma’u al-‘iddu).” Rasul saw kemudian bersabda, ‘Ambil kembali
tambang tersebut dari dia”. (HR. at-Tirmidzi)
Kekayaan alam termasuk tambang emas Freeport, Migas, dan
sejenisnya merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya
agar bisa hidup sejahtera, makmur serta jauh dari kemiskinan.
Firman Allah SWT:
] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا … (٢٩)
[
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu …”. (Q.S. Al-Baqarah:29)
Sebenarnya tambang emas freeport sangat cukup untuk memenuhi
kebutuhan rakyat negeri ini. Bahkan mampu mengatasi kemiskinan, jika dikelola
secaramaksimal dan profesional oleh negara. Tidak menyerahkan kepihak asing.
Ini semua akan terwujud jika syariat Islam di terapkan
secara totalitas dan menyeluruh. Karena Islam telah menetapkan kepemilikan
kekayaan alam sebagai kepemilikan umum dan negara tidak boleh menyerahkan
kepihak swasta apalagi asing.
Ketentuan tersebut bersifat baku yang berasal dari Allah.
Dalam Islam kedaulatan di tangan syara’, jadi tidak ada satupun manusia yang
berwewenang membuat aturan dan hukum. Justru sebaliknya pemerintah berkewajiban
menjalankan hukum syara’ secara kaffah.
Sehingga tidak ada lagi satupun manusia yang berani
menguasai kekayaan alam secara individu. Maka sudah saatnya menyudahi penerapan
sistem dan hukum jahiliyah ini, ganti dengan penerapan sistem dan syariah Islam
secara total serta menyeluruh. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran itu bisa
kita rasakan.
Mari kita renungkan firman Allah SWT ini:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
  
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?
(QS.Al-Maidah:50).Wallah a’lam bi ash-hawab.


Penulis adalah anggota Revowriter dan Member Menulis Writing Class With Has

Comment

Rekomendasi Berita