by

Arogansi Dan Kepentingan Pribadi Membunuh Rasa Empati

-Opini-14 views

 

 

 

Oleh : SW. Retnani S.Pd, Praktisi Pendidikan

_________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Tong kosong nyaring bunyinya, jangan cuman bisa ngomong kalau tak ada kinerjanya. Peribahasa ini sangat tepat disandangkan untuk mereka yang hanya banyak bicara tanpa aksi dan bukti, termasuk juga penjabat.

Para penjabat di DPR yang merupakan perwujudan kekuatan dan tumpuan seluruh rakyat tidak maksimal mengemban tugas yang diharapkan tersebut. Terjadi dua sikap alias dualisme, di depan publik menampakkan kebaikan namun sangat jauh berbeda antara fakta dan realita.

Lihatlah, di saat rakyat melarat akibat pandemi, wakil rakyat tidak membersamai bahkan kian kehilangan nurani. Di tengah kehidupan rakyat yang makin sulit dan terhimpit, dengan pongahnya mereka malah minta tunjangan yang sangat fantastis.

Dilansir dari www.balebandung.com, Bupati Bandung, Dadang Supriatna meminta DPRD kabupaten Bandung memprioritaskan penanganan desa atau kampung – kampung yang dikategorikan miskin ekstrem, sebelum meminta kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi.

“Hal yang penting kita ada beberapa pekerjaan rumah (PR) seperti kita kedatangan menteri desa yang memotret kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten dengan desa atau kampung kategori miskin ekstrem. Jadi, saya minta bersabar sebentar apalagi kondisi saat ini masih pandemi,” kata Bupati Bandung.

Miriis dan ironis, wakil rakyat yang sejatinya berkelas, faktanya justeru kerap kali bicara tidak jelas. Padahal wakil rakyat sudah mendapatkan gaji, tunjangan dan dana-dana lain yang sangat menggiurkan.

Penyanyi papan atas Indonesia, yang juga anggota DPR RI, Krisdayanti  memaparkan ratusan juta cuan yang dapat dikantongi wakil rakyat tiap tahunnya. Masih kurangkah uang sebesar itu?

Ketamakan yang diperlihatkan para wakil rakyat ini adalah dampak  penerapan sistem demokrasi kapitalis – yang menjadi landasan kebijakan, sebuah sistem buatan manusia yang telah.mencerabut rasa empati dan nurani kemanusiaan.

Wakil rakyat yang secara akademis merupakan orang orang pintar kian hari semakin menampakkan ketidak sesuaian antara capaian akademis dengan moralitas sosial.

Para wakil rakyat sering mempertontonkan sandiwara yang tidak menghibur seakan tidak samasekali memiliki sense of crisis terhadap kesulitan rakyat yang telah memilih dan menjadi konstituennya di saat pandemi ini.

Papua meradang. Kemiskinan ekstrem begitu mengental terjadi bukan saja di pelosok desa  bahkan hingga kota-kota besar. Program dana bantuan dikorupsi, utang luar negeri semakin menjulang tinggi. Perekonomian kian memporak-porandakan kehidupan keluarga.

Liberalisasi seksual remaja kian menghantui. Pergeseran nilai semakin permisif terhadap keberadaan transgender yang terang-terangan serta makin berani.

Pengangguran meningkat, kualitas pendidikan rendah dan tersekat. Pajak kian mencekik, ditambah biaya hidup kian menukik dan masih banyak berjejer problematika negeri +62 lainnya.

Saat rakyat tercekik akibat pandemi, wakil rakyat justeru sibuk dengan urusan gaji pribadi. Fenomena kekayaan wakil rakyat selama ini telah membuat mata rakyat begitu terpana, apatah lagi sang wakil ini meminta kenaikan tunjangan gaji.

Begitulah demokrasi semu kaum kapitalis yang selalu menghadirkan kesenjangan antara penguasa dan rakyat hingga muncul ungkapan “Si kaya Makin kaya dan si.miskin Makin miskin”.

Politik demokrasi semu ala kapitalis yang berbiaya tinggi menimbulkan gelisah dan gelap mata para pengusungnya. Demokrasi semu ini meniadakan empati dan nurani. Menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan dan kepentingan pribadi.

Begitu pula dengan liberalisme Barat yang mempengaruhi cara berpikir para wakil rakyat saat mengambil keputusan dan kebijakan.

Sekularisme, demokrasi kapitalistik dan liberalisme adalah setali tiga uang yang lahir para pemikir Barat yang tidak sesuai dengan etika dan nilai kebangsaan apa lagi Islam.

Tiga konsep dan paham tersebut telah menghapuskan empati dan kepedulian manusia teermasuk di dalamnya wakil rakyat. Mereka seakan bebas terhadap  jabatan yang diamanahkan rakyat di atas pundaknya. Mereka tidak berpikir bahwa amanah jabatannya, kelak akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Pencipta.

Semua ini terjadi karena dicampakkannya hukum Sang Maha Pencipta.

Maka sebagai seorang muslim, ketundukkan dan ketaqwaan kepada Allah SWT mewajibkan kita mengimplentasikan nilai nilai Islam, sebuah tata atur dan sistem kehidupan yang berasal dari Sang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla.

Dengan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW maka tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kecurangan, penipuan ataupun keserakahan. Sebab, negara senantiasa mengaudit kekayaan wakil rakyat, sebagai bentuk kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat.

Dengan Islam, keimanan juga ketakwaan seluruh warga negara, terutama para wakil rakyat ataupun pejabat akan senantiasa dibina serta dikuatkan. Sehingga mereka akan menyadari bahwa jabatan, harta, usia dan ilmu akan dimintai pertanggung – jawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”. (HR. Tirmidzi). Wallahualam bishowab.[]

Comment

Rekomendasi Berita