by

Bambang Nurdiansyah, Ketua FPRS: Hentikan Proses Pengukuran Dan Tarik Mundur Aparat

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) gelar konferensi pers terkait peristiwa bentrokan yang terjadi antara aparat dan petani di Desa Sukamulya, Majalengka, Jabar. Konferensi pers dilaksanakan di Eksekutif Nasional Walhi, Jl. Tegal Parang Utara No.14, Mampang Prapatan, Minggu (20/11).
Dalam konferensi pers tersebut Nurhidayati, direktur Eksekutif Walhi, yang hadir sebagai narasumber menyatakan kritiknya terhadap strategi pembangunan insfastruktur pemerintahan Jokowi yang tidak berbeda dengan pola dan strategi yang dikembangkan pada pemerintahan Orde Baru.
“Menumpukkan infrastruktur untuk strategi ekonomi itu mirip
zaman Soeharto. Kebijakan ini akan berdampak luas di masyarakat.” Ujar Hidayati.
Pembangunan infrastruktur lanjut Direktur Eksekutif Walhi ini,  juga akan berdampak buruk bagi lingkungan hingga masyarakat. Nur Hidayati menilik studi kasus penggusuran tanah persawahan warga di Desa Sukamulya, Majalengka, sebagai indikator buruknya penanganan masalah agraria yang menimbulkan gesekan dan konflik.
Aksi pengukuran persawahan yang diperuntukan sebagai Bandara International Jawa Barat itu nilai Dewi Kartika dari KPA, tidak dilakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu.
Bambang Nurdiansyah, Ketua Forum Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut meminta pemerintah segera menghentikan proses pengukuran lahan untuk Bandara International Jawa Barat itu sebelum semua prosedur yang ada ditempuh dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
“Aparat yang masih berada di Sukamulya agar segera ditarik mundur semua sehingga kehidupan warga di Desa Suka Mulya kembali normal dan traumanya hilang.” Ujar Ketua FPRS itu kepada radarindonesianews.com.

Enam warga dalam peristiwa bentrok pengukuran tanah Desa Sukamulya tersebut dinyatakan ditahan dan tiga dibebaskan.[GF]

Comment

Rekomendasi Berita