by

Demokrasi Terancam Jika Pemerintah Pantau Aplikasi Chatting

Fadli Zon.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Di awal 2017, pemerintah tidak hanya akan memantau percakapan di media sosial, namun juga akan merambah pada aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Pada aplikasi yang bersifat privat itu, pemerintah menganggap banyak juga ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax dan fitnah yang disebarkan melalui aplikasi chatting.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa rencana pemerintah yang dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara itu akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

“Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu akan membuat demokrasi di Indonesa menjadi mundur. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan yang dijamin oleh konstitusi tidak ada lagi,” kata Fadli melalui keterangan tertulis yang disampaikannya menjelang pergantian tahun.

Terkait penggunaan media sosial yang dinilainya masif dengan peredaran informasi yang kian tak terbendung, politikus partai Gerindra itu menilai yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, memberi pengaturan yang lebih ketat terkait penjualan simcard.

“Misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau simcard sehingga orang bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu,” katanya.

Pemerintah mestinya harus mengupayakan agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan aplikasi chatting yang digunakan untuk mengedarkan informasi secara masif.

Dia juga menyinggung sikap aparat keamanan yang dengan mudahnya melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Hal itu dinilainya juga sebagai bentuk kemunduran demokrasi.[TB]

Comment

Rekomendasi Berita