Penulis: Vie Dihardjo | Guru BK
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Desakan agar Indonesia keluar dari forum Board of Peace (BOP) kian menguat. Berbagai elemen masyarakat menunjukkan penolakan keras terhadap keputusan pemerintah yang bergabung dalam forum tersebut.
Seperti diberitakan Imparsial melalui pernyataan tertulis 16 Februari 2026, Direktur Imparsial, Ardi Manto Ardiyanto, menilai kehadiran Indonesia bersama Israel dalam satu forum berpotensi dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakan Israel terhadap Palestina.
Hal ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya netral dalam mendorong perdamaian.
Sebagaimana dirilis Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2 Maret 2026, lembaga tersebut juga mendesak evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BOP, terutama pascaserangan Israel ke Palestina pada 28 Februari 2026.
Dalam Tausiah MUI Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan, dinyatakan bahwa BOP dinilai tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati Palestina.
Gelombang solidaritas terhadap Palestina pun tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi gerakan global.
Seperti dilaporkan berbagai riset internasional, tercatat lebih dari 7.000 aksi solidaritas berlangsung di lebih dari 100 negara sejak Oktober 2023 hingga akhir 2024.
Dilema antara moral dan geopolitik
Indonesia kini berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, suara moral masyarakat menuntut keberpihakan tegas terhadap Palestina. Di sisi lain, kebijakan luar negeri kerap berkelindan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi global.
Realitas hubungan internasional menunjukkan bahwa interaksi antarnegara tidak pernah lepas dari kepentingan investasi, perdagangan, energi, hingga aliansi strategis. Negara-negara terhubung dalam jejaring pasar global dan lembaga keuangan internasional yang saling bergantung.
Di sinilah terjadi ketegangan antara dua kutub: idealisme keadilan dan realitas pragmatis geopolitik. Pertanyaannya, sejauh mana Indonesia mampu mempertahankan prinsip keadilan di tengah dominasi sistem kapitalisme global yang membentuk arah politik dan ekonomi dunia saat ini?
Kapitalisme global dan kepentingan strategis
Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Seperti dirilis Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), kawasan ini menyimpan sekitar setengah dari cadangan minyak dunia, dengan total cadangan global mencapai sekitar 1,7 triliun barel.
Selain itu, jalur-jalur perdagangan penting dunia juga melintasi kawasan ini. Selat Hormuz menjadi salah satu jalur distribusi minyak tersibuk yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar Asia, Eropa, hingga Amerika Utara. Jalur strategis lain seperti Bab el-Mandeb dan Terusan Suez juga memainkan peran vital dalam perdagangan global.
Dengan posisi geografis yang berada di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa, Palestina memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dalam perspektif geopolitik, wilayah ini kerap menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan global.
Dalam konteks ini, BOP dinilai tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme global. Agenda rekonstruksi Gaza, misalnya, dapat dipandang sebagai bagian dari strategi penataan ulang kawasan agar tetap berada dalam kendali kekuatan besar dunia.
Keikutsertaan Indonesia dalam BOP pun dapat dilihat sebagai representasi negara dengan populasi Muslim terbesar. Namun, alih-alih memperkuat suara umat, langkah tersebut dinilai berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam pusaran kepentingan global yang eksploitatif.
Jalan pembebasan Palestina
Akar konflik Palestina dinilai bersumber dari penjajahan yang didukung kekuatan besar dunia. Dalam perspektif ini, solusi pembebasan tidak cukup melalui forum diplomasi semata, melainkan memerlukan langkah yang lebih tegas dan sistemik.
Sejarah mencatat, pembebasan wilayah Palestina pernah terjadi melalui kekuatan politik dan militer yang terorganisasi, seperti pada masa Umar bin Khattab dan Salahuddin al Ayyubi. Kedua tokoh tersebut berhasil mengakhiri dominasi kekuatan asing di wilayah tersebut melalui kepemimpinan yang kuat.
Pandangan ini menegaskan bahwa diperlukan kekuatan global yang mampu menyatukan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan politik untuk menghadapi dominasi kekuatan besar dunia. Sejumlah pemikir Barat pun mengakui capaian peradaban Islam.[]
Comment