by

Dwi Rahayuningsih, S.Si: Utopia Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi

Dwi Rahayuningsih, S.Si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kasus korupsi di negeri ini tampaknya masih menjadi persoalan yang pelik. Meski banyak pejabat yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak menyurutkan langkah para koruptor untuk menghentikan aksinya. Bagaimana tidak, jika penjara bagi para terpidana korupsi adalah lapas rasa hotel mewah. Semua fasilitas bisa dinikmati meski terkurung di balik jeruji besi.
Menurut Peneliti Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjahrina, pemerintah harus segera membenahi sistem lembaga pemasyarakatan (lapas), terutama lapas kasus korupsi. Ia mengemukakan hal itu menyusul terbongkarnya fasilitas mewah di lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang ditempati narapidana kasus korupsi (kompas.com, 29/7).
Prestasi yang ditorehkan KPK dalam penangkapan para koruptor perlu diacungi jempol. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan sistem sanksi yang sepadan. Ditambah lagi dengan fasilitas ‘wah’ yang diberikan pada para koruptor, menjadikan proses pemberantasan korupsi jauh panggang daripada api. 
Hal ini wajar di negeri yang menganut sistem demokrasi. Mahalnya biaya demokrasi menjadi faktor utama tumbuh suburnya korupsi. Sedangkan gaji yang diperoleh tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat pencalonan. Belum lagi biaya hidup yang ikut meningkat seiring dengan meningkatnya jabatan yang dimiliki. Gaya hidup yang kian konsumtif dan materialistis menambah daftar Panjang penyebab tindak kejahatan korupsi.
Sedangkan sanksi yang diberikan tidak mampu membuat jera para koruptor. Kondisi lapas yang bisa disulap bak rumah pribadi, bahkan mirip hotel. Narapidana yang bebas keluar masuk penjara, bahkan berlibur ke luar negeri. Adalah bukti kenyamanan yang diberikan pihak lapas kepada para pidana koruptor. Inilah yang membuat para tikus berdasi tetap istiqomah dalam menjalankan aksinya mencuri uang negara. 
Lain halnya dengan sistem Islam yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ketaqwaan individu menjadi modal utama bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan. Pengontrol aktivitas amal, sehingga kemungkinan untuk bermaksiat bisa diminimalisir. Termasuk ketika menjadi pejabat, akan menjadi pejabat yang amanah. Karena ia yakin bahwa segala amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Disisi lain, pemerintah memberikan aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dimana korupsi dalam Islam disamakan dengan pencuri. Sanksi yang diberikan juga sama dengan para pencuri, yaitu potong tangan. 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)
Sanksi yang diterapkan dalam sistem Islam merupakan penerapan dari ayat-ayat Alquran. Fungsi dari sanksi ini adalah sebagai penjera dan penebus dosa. Tidak hanya sekedar hukuman di dunia, namun berimplikasi pada akherat. Artinya ketika hukum-hukum Islam (sistem uqubat) diterapkan sesuai Quran dan Sunnah, maka bagi pelaku maksiat yang mendapatkan sanksi tersebut akan diampuni dosanya dan tidak akan disiksa lagi di akherat.
Itulah keistimewaan sistem Islam. Sistem sempurna yang berasal dari Allah Sang Maha Sempurna. Yang mengetahui segala apa yang ada pada diri manusia. Ketika sistem ini diterapkan, maka ketenteraman dan kenyamanan hidup bernegara akan diperoleh. Saatnya untuk kembali pada sistem Islam yang sempurna. Tinggalkan demokrasi yang menyesatkan dan menyengsarakan. Terbukti demokrasi telah menyuburkan korupsi. Hanya Islam yang mampu membawa kebaikan kepada umat. Sebagaimana dibuktikan pada masa Rasulullah hingga 13 abad setelahnya.[]

Comment

Rekomendasi Berita