by

Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Menerima Tablet

Fasiltator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Belitung Timur.[Danny/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, BELTIM – Sebanyak 50 orang fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menerima tablet (TAB). Perangkat tersebut akan dipergunakan untuk mengup-date data terpadu layanan pengentasan kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Belitung Timur (Beltim).

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kabupaten Beltim, Syahpandi , Kamis (8/9), mengungkapkan tablet tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI. Selain tablet, Kementerian juga memberikan 5 buah laptop untuk suvervisor dan manager.

“Pemberian tablet dan laptop ini dikarenakan Kabupaten Beltim dijadikan daerah percontohan pilot project untuk program pengentasan kemiskinan. Tapi ini bukan hibah, hanya sekedar pinjam pakai saja,” ungkap Syahpandi di sela-sela acara Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, di Ruang Rapat Satu Hati Bangun Negeri, Kantor Bupati Beltim.

Tablet dan laptop diisi dengan data-data terpadu masyarakat penerima bantuan sasaran pengentasan kemiskinan. Tugas dari fasilitator adalah meng-update data yang sudah ada dan mengirimkannya ke pusat.

“Di dalamnya ada piranti lunak tentang data-data 35.101 orang masyarakat miskin di Kabupaten Beltim. Nah sebagai fasilitator di tingkat desa, mereka akan mengisi, nanti disingkronisasikan dengan data yang ada di pusat,” jelas Syahpandi.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Beltim ini optimis dengan adanya perangkat dan basisi data terpadu, angka exclution dan inclution error dapat tereliminasi. Ia berharap penerapan sistem akan memaximalkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Beltim.

“Kita punya system handal yang menghasilkan produk data up to date setiap waktu. Dengan system ini kita dapat menekan error data, sehingga salah sasaran dapat dihindari. Daerah kita relative kecil, kebijakan juga sudah satu arah jadi optimis program ini akan berhasil,” kata Syahpandi.


 SLRT Lebih Mengedepankan Pelayanan

Di tahun
2016 ini Pemerintah Pusat merubah arah kebijakan program penanganan
kemiskinan, jika sebelumnya dikoordinir oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) maka di tahun ini Kementerian Sosial RI
yang akan memegang peranan utama dalam program pengentasan kemiskinan.
Dengan program andalannya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT),
Kementerian Sosial menekankan kemudahan pelayanan bagi masyarakat
penerima manfaat.      

“Kita lebih mengedepankan pelayanan.
Namun tetap kita masih bekerjasama dengan Bappenas, Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), DFAT Australia dan
lembaga-lembaga lainnya,” ujar peneliti dari Kementrian Sosial RI, Indah
Huruswati, seusai Pembukaan Pelatihan Bimbingan Teknis Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu, di Ruang Rapat Satu Hati Bangun Negeri, Kantor
Bupati Beltim, Kamis, (8/9).

Pelayanan yang dimaksud adalah
dengan melalui satu kelembagaan satu pintu, di dalamnya ada front office
dan back office. Front office dikhususkan untuk data yang akan dilayani
sudah dintentifikasi dan masuk dalam Pemuktahiran Basis Data Terpadu
(PBDT) 2015.

“Jika ada masyarakat yang datang untuk dilayani kita
akan cek dulu, apakah data mereka sudah masuk dalam PBDT 2015,
kemarinkan pakai PPLS 2011. Setelah itu kita verifikasi kebenarannya,
baru ketika mereka memerlukan bantuan kita bantu,” jelas Indah.

Mantan
Insiator Program PANDU GEMPITA ini menyatakan program SLRT bukan hanya
di tingkat Kabupaten, namun juga ke tingkat desa, yakni di Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskessos). Program ini diluncurkan di 50
Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Sampai 2019 nanti ada 150
kabupaten/kota yang melaksanakan program ini. Dua desa percontohan kita
ambil dari tiap Kabupaten/kota. Pengalaman di 5 kabupaten/kota yang kita
ujicobakan, program ini terbukti berhasil,” ungkap Indah.

Indah
menegaskan program SLRT semata-mata untuk kepentingan pemerintah daerah
bukan pemerintah pusat. Tujuannya untuk lebih mendekatkan jangkauan
layanan ke masyarakat.

“Dengan adanya program ini masyarakat
desa gak perlu repot-repot datang ke Kabupaten atau ke Provinsi. Desa
jadi lebih mandiri memberikan pelayanan kepada masyarakatnya,” ujarnya.[Danny]

Comment

Rekomendasi Berita