Gerombolan Papa Minta Saham Freeport Incar Dirut Pertamina dan Saham Freeport

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Keputusan yang bakal diambil Presiden RI Ir. Joko Widodo di sektor Energi Sumber Daya Mineral, menurut Arief Poyuono selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa Presiden mesti tegas dalam membuat keputusan, karena akan berimplikasi negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional, demikian ungkapnya pada selasa (28/2), Jakarta.

Anak buah Prabowo itupun menyarankan dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina, Joko Widodo juga harus tegas dan tidak mudah diintervensi para mafia migas yang sudah pada tengkurap imbas Petral yang jadi sarang mafia Impor Crude Oil (ICO) dan BBM dibubarkan.

Soalnya, menurut Arief Poyuono menambahkan asumsinya berpandangan,”Ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berintial MR ,GY yang indikasinya coba-coba melalui seorang menteri Kabinet Kerja yang ingin memulai kembali praktek mafia impor minyak,” ulasnya mencermati seraya menduga.

Adapun upaya yang dijalankan, sambungnya menyampaikan diduga dengan cara mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan jadi kaki tangan para mafia.”Calon Dirut tersebut memang dari legacy pertamina yang masih aktif, namun kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina,” paparnya mengingatkan.

Maka itulah, tambah Arief mengemukakan lebih jauh apabila Pertamina terus dikuyo kuyo dan bukan dipimpin oleh bukan Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina ,dan sudah teruji dan punya prestasi bagus serta berani menolak intervensi gerombolan Mafia Impor Minyak.”Jangan harap semua program Pak Joko Widodo menciptakan Ketahanan Energi akan terealisasi. Yang ada mafia migas yang tersangkut ‘papa minta saham’ Freeport serta ‘pengemplang pajak’ GY bakal come back merampok negara lewat Pertamina,” tandasnya.

Kemudian, mengenai persoalan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tidak diperpanjang Pemerintah melalui PP nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas PP nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, menurut  Arief Poyuono Wakil Ketua Umum Gerindra menyarankan agar Joko Widodo juga harus hati -hati dan jangan mau diadu-adu sama Amerika Serikat (AS).”Karena akan berakibat fatal bagi perekonomian dan politik lokal Papua serta nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan Pak Joko Widodo- JK,” bebernya mengutarakan.

“Karena Pemerintah Amerika Serikat (AS) sangat memproteksi perusahanan Multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika Serikat. Ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA,” tukasnya lebih lanjut.

Bahkan lebih lanjut, sambung Arief Poyuono menilai indikasinya ada group pengganggu Freeport dan berusaha mengacaukan investasi Freeport hampir sama dengan group ‘Papah Minta Saham’ Freeport yang ingin memojokan Pak Joko Widodo untuk diadu domba dengan pemerintah Amerika Serikat.

Selain itu juga, menurut pandangan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu merasa group tersebut diduga keras mendiskreditkan Pak Joko Widodo di mata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia selama era Joko Widodo. “Kan aneh, kenapa Gas Tangguh dijual murah ke China kok juga tidak dimasalahkan oleh Menteri ESDM dilakukan rekontrak ?,” ungkapnya lagi penuh dengan tanda tanya besar.

“Sangat rugi Indonesia berikan pengelolahan Gas pada pihak China. Maka, Pak Joko Widodo jangan mau diatur atur oleh gerombolan ‘papa minta saham’ yang indikasinya mencoba merampok Pertamina lagi dan jadi calo Freeport,” pungkasnya[Nicholas]