Hanif Kristianto, Analis Politik dan Media: Esensi Politik Idul Adha

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Idul Adha 1439 H terasa berbeda perayaannya. Sebagian mengadakan salat Idul Adha bersamaan dengan puncak ibadah haji, Selasa (21/8/2018). Lainnya, Rabu (22/8/2018) seperti keputusan Kementrian Agama RI. Terjadi kebingungan di tengah umat Islam: apakah harus sama dengan jamaah haji? Atau mengikuti pemerintah? Masing-masing berpendapat dan memutuskan untuk mengikuti ulama panutannya. Ada yang harga mati mengikuti pemerintah, sebab sebagai ulil amri.

Bagaimanapun juga, bulan Dzulhijjah memiliki makna bulannya orang haji. Tanda haji yaitu Arafah pada 9 Dzulhijjah, berarti 10 Dzulhijjah adalah Idul Adha. Riwayat yang rajih menegaskan bahwa yang memiliki otoritas menentukan 1 Dzulhijjah adalah wali Makkah. Hal ini dikarenakan kaitannya dengan ibadah haji.

Ada hal yang dilupakan oleh sebagian besar umat Islam bahwa Idul Adha memiliki esensi politik. Di sisi lain berdimensi ketaatan dan pengorbanan. Satu sisi umat Islam, khususnya penguasa di negeri-negeri Islam mampu mengurusi rakyatnya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari ketaatan pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun esensi politik Idul Adha di antaranya:

Pertama, ri’ayatul syuunil ummah yakni mengurusi urusan umat. Tugas penguasa memang tidak hanya dalam urusan keduniawian. Ada urusan keagamaan yang membutuhkan persatuan terkait penentuan awal dan akhir Ramadhan, serta awal bulan Dzulhijjah. Jika urusan ini diabaikan, akibatnya rakyat bisa menyelisihi syariah Islam dalam urusan ibadah yang sudah digariskan Nabi SAW.

Sayangnya, sikap mengurusi urusan umat inilah yang sering diabaikan oleh penguasa. Akibatnya, rakyat berjalan sendiri-sendiri untuk mengurusi kebutuhan hidup dan agamanya. Pun demikian, cenderung praktik politik demokrasi yang digunakan hanya menampilkan peran pemain pengganti (stunman) sebagai aktor politik.

Kedua, ketundukan dan kepatuhan pada syariah. Pelajaran ini bisa diambil dari sikap Ibrahim dan Ismail. Meski dalam skala kecil hubungan ayah dan anak, Ibrahim tidak gegabah dalam menyembelih anaknya. Dia berdialog dan berdiskusi dengan gagasan yang logis dan rasional. Ismail yang mendegarkan bahwa itu perintah Allah, maka ia pun mengiyakan untuk menunaikan, meski nyawa taruhannya.

Penguasa sebagai wakil yang diberikan amanah oleh rakyat seharusnya demikian. Ketaatannya hanya pada Allah dan Rasul-Nya. Penguasa mengajak rakyatnya berdialog sebelum memutuskan kebijakan. Berfikir rasionalitas dalam menerima kritik dan saran dari rakyatnya. Tidak gegabah menolak bahkan mengkriminalisasi siapa pun yang menyampaikan kritik dan masukan. Sekiranya kebijakan memeberatkan dan mendzalimi rakyat, maka penguasa segera menghapus kebijakan itu.

Ketiga, ukhuwah Islamiyah lintas negara. Bulan sebagai satelit bumi hanya ada satu. Berkemajuan sains dan teknologi informasi selayaknya membantu mempermudah urusan manusia. Keputusan penentuan awal Dzulhijjah adalah langkah politik yang hasilnya akan dilaksanakan seluruh rakyat. Semestinya negeri-negeri muslim meninggalkan ego sektoral dalam penentuan awal Dzulhijjah. Hisab sekadar membantu, bukan harga mati dalam memutuskan sesuatu. 

Pelajaran penting dalam perbedaan keputusan Idul Adha di Indonesia mengisyaratkan pada kaidah “amrul imam yarfaul khilaf” (perintah imam menghilangkan perbedaan. Esensi kepemimpinan dalam tubuh umat Islam dalam kondisi kekinian tidak bisa diabaikan. Justru, umat Islam hendaknya melecutkan diri untuk mewujudkan kepemimpinan Islam, sehingga umat memiliki bapak. Tidak sendirian dalam menjalani kehidupan.

Keempat, kepedulian dan pemerataan kebutuhan hidup. Daging kurban layaknya kebutuhan pokok manusia. Pembagiannya kepada seluruh umat menandakan bahwa sandang, pangan, dan papan harus dijangkau oleh rakyat. Jangan ketika daging mahal, lantas rakyat diminta makan keong sawah. Itu bukanlah solusi penyelesai masalah.

Kepedulian yang tertinggi harusnya dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Baru kemudian rakyat sesama rakyat. Terlebih penguasa memiliki peran dalam mengelola kekayaan alam dan mendistribusikan untuk kemakmuran rakyatnya. Tatkala kebutuhan ekonomi suatu negara tercukupi, serta diatur dengan syariah Islam, maka keberkahan itu akan muncul dari langit dan bumi. Penduduknya makmur, hidup tentram, dan rakyat rela berkorban dalam menjaga negara untuk aman.

Pada akhirnya, Ibrahim dan Ismail telah mengrobankan jiwanya untuk Allah SWT. Generasi saat ini pun bisa meneladani dan melanjutkan pengorbanan itu dengan turut berjuang menolong dan membela agama Allah. Perjuangan politik dalam mewujudkan kehidupan Islam tak terlepas dari pengorbanan dan kesabaran menuai kemenangan. Saat itulah, izzul Islam wal muslimin akan tampak nyata. Berselimut pula dengan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.[]